Diundang RDP, KPU Mangkir untuk Klarifikasi Rekrutmen PPS

MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM  - DPRD Majalengka melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu Majalengka, Rabu (8/2).

Rapat tersebut menindaklanjuti adanya aspirasi kelompok masyarakat terkait kekisruhan rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digelar oleh KPU, belum lama ini.

Namun faktanya di lapangan, KPU mangkir hadir untuk klarifikasi dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD setempat.

Usut punya usut, KPU menolak undangan DPRD tersebut dengan alasan tidak memiliki wewenang untuk mengundang.

BACA JUGA:ALHAMDULILLAH, Bulan Depan Tol Cisumdawu Jadi, Bandung ke Majalengka Hanya 45 Menit

BACA JUGA:19 Penerbangan Haji dari Bandara Kertajati Majalengka, Jamaah Ciayumajakuning Tahun Ini Dapat Kesempatan Emas

Sekretaris Komisi I DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas menjelaskan, KPU menjadi salah satu lembaga yang dipanggil selain Bawaslu untuk mengikuti rapat demi meluruskan kekisruhan perekrutan PPS.
Adapun pemanggilan KPU itu sebagai tindak lanjut dari adanya aspirasi kelompok masyarakat dari Forum Pemerhati Pemilu Majalengka.

"Kami mengundang KPU, Bawaslu dalam RDP untuk merespons kisruh rekrutmen PPS kemarin. Namun hari ini yang datang hanya dari Bawaslu aja," ujar Dasim kepada awak media, Rabu (8/2).

Diakuinya, ketidakhadiran KPU memang disertai alasan, yang disampaikan lewat surat. Namun, alasan yang disampaikan itu justru menyulut kekecewaan dari Komisi I DPRD Majalengka.

"Secara garis besar, alasan tidak hadir karena menganggap kami tidak punya wewenang untuk mengundang KPU, sebagai lembaga vertikal. Harus diperhatikan, kami bekerja sesuai Tatib, dan mitra kami di komisi salah satunya KPU. Sebelumnya, kami juga pernah mengundang BPN, dan mereka hadir," ucapnya.

BACA JUGA:WOW MANTAP! Bandara Kertajati Jadi Embarkasi dan Debarkasi Haji 2023, Jamaah Ciayumajakuning Terbang Perdana

BACA JUGA:ALHAMDULILLAH, Bandara Kertajati Jadi Embarkasi Haji, 7.690 Jamaah Siap Berangkat dari Majalengka

Menyikapi ketidakhadiran itu, RDP yang juga dihadiri perwakilan masyarakat itu akhirnya dihentikan.
Selain itu, Komisi I juga berencana untuk berkonsultasi ke DPRD Jawa Barat.

"Senin depan kami akan konsultasi ke sana (KPU Jawa Barat). Karena dalam surat itu juga tembusannya ke KPU Jabar. Kami mengundang ini untuk sharing, bukan mencari kesalahan," jelas dia.

Sumber: