Sekjen ATR/BPN: Penyusunan RKA-K/L 2026 Harus Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel

RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2026 secara daring pada Selasa, 29 Juli 2025.

Dalam arahannya, Sekjen menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:Pemkab Majalengka Genjot Penanganan RTLH, Bupati Tekankan Peran Aparat Desa

"Saya imbau teman-teman untuk bekerja secara efektif karena kita hanya memiliki waktu tiga hari untuk menyusun RKA-K/L ini. Anggaran 2026 harus berkualitas, transparan, dan akuntabel," ujar Pudji.

Berdasarkan surat edaran bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp9,499 triliun. Sekjen berharap penyusunan anggaran ini menghasilkan program yang tepat sasaran dan berdampak nyata.

"RKA-K/L harus merinci kebutuhan anggaran sesuai program strategis agar mendukung pencapaian kinerja kementerian secara efisien dan selaras dengan prioritas nasional," lanjutnya.

BACA JUGA:Pemkab Indramayu Targetkan 150 Dapur MBG untuk Tingkatkan Gizi Masyarakat dan Dorong Ekonomi Lokal

Pudji juga menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam penyusunan anggaran. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar saling membimbing dan mengawasi proses ini agar berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

"Hilangkan ego sektoral. Kita adalah satu—ATR/BPN. Fokus kita adalah kepuasan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa inti dari pekerjaan ATR/BPN adalah pelayanan publik. Ia mendorong semangat melayani dan empati dalam setiap lini kerja.

"Kita ini pembantu masyarakat, bukan raja. Jangan lihat casing-nya, tapi kepentingannya. Kita harus bisa berempati," tambahnya.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, serta diikuti oleh sekitar 1.000 peserta dari jajaran pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN secara daring.

Sumber: