Kang Emil Ingin Tiru Malaysia, Ibukota Jabar Tetap di Bandung, Pusat Pemerintahan yang Dipindah
Gubernur Ridwan Kamil -Ist-radarmajalengka
RADARMAJALENGKA.COM-Soal wacana pemindahan ibukota Jawa Barat (Jabar) Gubernur M Ridwan Kamil sepertinya ingin meniru Malaysia. Ibukota negara tetangga itu berbeda wilayah dengan pusat administrasi pemerintahannya.
Menurut Kang Emil, begitu dia akrab disapa, ibukota Jabar tidak pindah dan tetap di Kota Bandung. Yang dipindah adalah pusat administrasi pemerintahan.
BACA JUGA:Sumpah Raja Sunda Ini Menakutkan, Tengok Isi Prasastinya, Masihkah Berlaku?
Orang nomor satu di Jabar ini pun mewacanakan 3 lokasi yang dianggapnya paling cocok. Ketiganya adalah Walini di Bandung Barat, Tegalluar di Kabupaten Bandung dan Kertajati di Majalengka.
Semua sudah banyak yang tahu jika ibukota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Tapi pusat pemerintahan negara ini, tidak lagi di Kuala Lumpur. Melainkan sudah dipusatkan di Putrajaya.
Memang dulu sebelum tahun 1995, ibukota dan sekaligus pusat administrasi pemerintahan Malaysia semua di Kuala Lumpur. Begitu juga Istana Raja Yang Dipertuan Agung juga di situ.
Namun setelah tahun 1995, pusat administrasi pemerintahan Malaysia dipindah ke Putrajaya. Ketika itu, Putrajaya merupakan kawasan baru bekas perkebunan karet. Wilayah itu terletak di Selangor.
Putrajaya didirikan pada 19 Oktober 1995. Nama Putrajaya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra. Putrajaya juga menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga.
Tidak terlalu jauh memang jarak Kuala Lumpur - Putrajaya. Jika mengendarai mobil via jalan tol, Kuala Lumpur - Putrajaya hanya kurang lebih hanya satu jam perjalanan.
Makanya Kang Emil menepis isu adanya pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar. Dia menegaskan, yang berpindah bukanlah ibu kota provinsi, melainkan pusat pemerintahan. Yang nanti akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
BACA JUGA:Perang Dunia I Jalur Rel Ini Tertunda, Tak Disangka Dulu Stasiun Kereta Api Ini Halte
"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," kata Ridwan Kamil ketika itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: