Proses Seleksi Anggota Bawaslu Majalengka Menuai Sorotan

"Kami dari KPI Jawa Barat sebelumnya sudah mendatangi Bawaslu RI, dan berharap masalah keterwakilan Perempuan dalam keanggotaan Bawaslu jangan diabaikan. Tapi ternyata tak digubris ini," katanya.
Keputusan yang diambil juga tidak berdasarkan amanat  Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal  92 ayat ( 11 ) setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %.

Termasuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 tahun 2012, pada pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa tim seleksi menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan nama-nama calon anggota bawaslu propinsi atau Panwaslu kabupaten/kota kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.

BACA JUGA:Lagi, SSB Brawijaya Klinik PCM Winner pada Piala Geas Cup Tumbangkan SSB Mandala pada Partai Final

BACA JUGA:RA Azzahra Bina Insani Gelar Fashion Show dari Bahan Limbah

Dan ayat (2) menyebutkan bahwa “nama-nama calon anggota  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah paling sedikit  6 ( enam ) orang dengan komposisi keanggotaan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % ( tiga puluh persen ).

Kemudian diperjelas lagi pada pedoman pelaksanaan Pembentukan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota  masa Jabatan 2023 -2028, bahwa  (c). Penetapan, Pengumuman dan penyampaian  hasil tes kesehatan dan tes wawancara, (1) tim seleksi melakukan rapat pleno untuk menetapkan 2 ( dua) kali kebutuhan bagi calon angota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan  tes kesehatan  dan tes wawancara dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). (ara)

Sumber: