Unma Gelar FKP Gandeng LLDIKTI Serap Saran Layanan Administrasi

Unma Gelar FKP Gandeng LLDIKTI Serap Saran Layanan Administrasi

FORUM KONSULTASI PUBLIK: LLDikti wilayah IV Jawa Barat dan Banten menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk 'Respon Ramadan', di auditorium Universitas Majalengka (Unma), Rabu (12/4).-Ono Cahyono-Radarmajalengka.com

MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah IV Jawa Barat dan Banten yang meliputi wilayah Cirebon, Indramayu, Kuningan Majalengka dan Subang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk 'Respon Ramadan', di auditorium Universitas Majalengka (Unma), Rabu 12 April 2023 menjelang berbuka puasa.

Kegiatan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi civitas akademika terkait dengan layanan administrasi di perguruan tinggi tersebut sehingga adanya perbaikan sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kepala LLDIKTI wilayah IV yang mencakup Cirebon, Indramayu, Kuningan Majalengka dan Subang, Dr M Samsuri SPd MT IPU memaparkan, sedikitnya ada beberapa isu yang saat ini tengah menjadi perhatian karena adanya perubahan kebijakan PerMenpanRB nomor 1 tahun 2023.

"Yang pertama, isu saat ini terkait informasi layanan pengaduan, dosen dan mahasiswa bisa melayangkan surat pengaduan terkait penyelenggaraan perguruan tinggi jika dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap Samsuri.

BACA JUGA:PERDANA! Jemaah Haji Cirebon Raya Plus Sumedang dan Subang Berangkat dari Bandara Kertajati Majalengka

BACA JUGA:PENAMPAKAN TERKINI Tol Cisumdawu Seksi 5 yang Besok Dipakai Mudik, Sudah Siap atau Diundur?

Samsuri menegaskan, isu selanjutnya terkait Akreditasi yang masih ada sekitar 35 persen perguruan tinggi swasta (PTS) yang belum terakreditasi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Sementara ada wacana jika perguruan tinggi yang belum melakukan akreditasi tidak boleh mengeluarkan lulusan.

"Sedikitnya masih ada 154 dari 444 PTS di Jawa Barat dan Banten serta masih ada 409 program studi dari 2.722 program studi yang berstatus tidak terakreditasi. Walaupun ada beberapa program studi baru namun angkanya masih besar," lanjutnya.

Ketua LLDikti juga menyoroti terkait dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang kerap masih diabaikan oleh perguruan tinggi (PT). Bahkan dirinya mengimbau kepada peserta kegiatan untuk tidak coba-coba mengakali sistem PDDikti sehingga dapat menimbulkan pelanggaran administrasi.

"Ini yang diwanti-wanti, PT jangan sesekali men-submit data fiktif atau menggelembungkan data di PDDikti. Serta kadang-kadang pelanggaran juga bermula dari mengakali pelaporan PDDikti," jelasnya.

BACA JUGA:MUDIK FULL TOL Bandung - Cirebon Lewat Cisumdawu, 1 Jam Sampai, Tapi Perhatikan Ini Ya

BACA JUGA:LEBIH HEMAT! Perbandingan Mudik Lewat Tol Cisumdawu dan Cipularang Bandung ke Cirebon, Sebagian Gratis!

Sementara itu, rektor Universitas Majalengka Dr Indra Adi Budiman menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan di tempatnya tersebut.

Dia berharap dengan adanya FKP Dapat menambah pengetahuan guna mengatasi permasalahan administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dilingkungan kampus masing-masing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: