PENGUMUMAN: Tol Cisumdawu Seksi 2 dan 3 Segera Dikenakan Tarif Mulai Minggu Depan, Rp 1.000 per Kilometer

SUMEDANG, RADARMAJALANGKA.COM - Setelah beroperasi kurang lebih 2 bulan, Tol Cisumdawu Seksi 2 dan 3 akan segera dikenakan tarif.

Presiden Direktur PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT), Jusuf Hamka mengaku sudah mendapatkan kepastian terkait pengenaan tarif si Seksi 2 dan 3 Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan.

"Kami juga sudah mendapatkan kepastian untuk seksi 2 dan seksi 3 menjadi bertarif. Alhamdulillah," kata Jusuf Hamka, dalam pernyataan tertulis, yang dikutip radarmajalengka.com, Kamis, 16, Februari 2023.

Menurut Jusuf Hamka, kemungkinan pengenaan tarif tersebut sudah berlaku pada awal pekan depan. Tetapi tidak disebutkan persis di tanggal berapa.

BACA JUGA:12 HARI LAGI Tol Cisumdawu Beroperasi, Ada Jalan yang Masih Tanah, Target Sulit Tercapai

"Jadi mulai awal minggu depan dari Cileunyi sampai dengan Sumedang dan Cimalaka tidak gratis lagi," kata dia.

Sebagai informasi, pengenaan tarif Tol Cisumdawu adalah Rp 1.000 per kilometer. Saat ini yang sudah dikenakan baru Seksi 1 yakni Cileunyi - Pamulihan.

Pengendara untuk kendaraan golongan 1 membayar Rp 11 ribu untuk perjalanan tersebut. Sedangkan bila sudah dikenakan tarif, kemungkinan akan menjadi sekitar Rp 32 ribu.

Sebab, Seksi 2 Tol Cisumdawu memiliki panjang 17,05 Kilometer, sedangkan Seksi 3 hanya 4,05 kilometer.

BACA JUGA:INFO TERBARU Kapan Tol Cisumdawu Beroperasi Penuh? Begini Kata-kata dari Menteri PUPR, Mohon Dibaca!

Dengan demikian perjalanan dari Cileunyi sampai dengan Sumedang diperkirakan akan dikenakan tarif sekitar Rp32 ribu untuk kendaraan golongan 1.

Jusuf Hamka mengaku, mendapatkan kepastian terkait pengenaan tarif pada, Jumat, 10, Februari 2023 saat Menteri PUPR beserta Dirjen Bina Marga dan Sekertaris BPJTmelakukan inspeksi.

"Beliau-beliau ingin ada percepatan penyelesaian seksi 4 dari Cimalaka, Conggeang, Cacaban sampai dengan Ujung Jaya di seksi 6," katanya.

Dia mengaku sangat senang mendapatkan kunjungan tersebut, karena mendapatkan arahan langsung dari Menteri PUPR untuk mempercepat penyelesaian sampai seksi 6.

Sumber: