Harusnya Desa Diberi Peran, Lebih Tahu Fakta di Lapangan soal Data Bantuan

Radarmajalengka.id, MAJALENGKA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Majalengka angkat bicara terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ketua I Apdesi Majalengka, Dudung Abdulah Yasin mengatakan, pihaknya sejatinya menyambut baik pemerintah terhadap bantuan tersebut. Namun, menyayangkan data yang digunakan masih menggunakan data yang lama, alias tidak tepat sasaran.

"Lagi-lagi pemerintah menyalurkan bantuan, namun dengan sistem yang tidak jelas, karena datanya masih yang itu-itu saja. Tidak tepat sasaran," ujar Dudung, Rabu (21/9).

Menurutnya jika sistem tersebut tak dibenahi, pemerintah terbawah yakni desa akan kembali menjadi sasaran warga. Pasalnya, sejatinya seluruh masyarakat menginginkan bantuan tersebut, di mana keseluruhannya terdampak dengan imbas kenaikkan harga BBM.

BACA JUGA:Mabar Menang Banyak, Dapat Motor? Ikuti Yamaha Generasi 125 E-Sport Competition 2022 (YGEC 2022)!

"Tapi kan posisinya sekarang kita di desa harus mengikuti aturan dari atas. Kalau tidak maka kita kena sanksi. Ketika bantuan itu datang, data itu pakai data lama, yang mendapatkan bantuan itu-itu lagi," ucapnya.

Seharusnya, kata dia, untuk bantuan selanjutnya pemerintah desa diberi keleluasaan. Pasalnya pemerintah desa yang mengetahui fakta di lapangan, siapa saja yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

"Desa harusnya diberikan keleluasaan, karena desa tahu yang di lapangan. Desa tidak mungkin yang menerima bantuan dikasih lagi. Kita itu menjelaskan kepada masyarakat itu sangat susah. Perlu ada pendekatan," ujarnya.

Dudung menambahkan seharusnya data lama diubah. Desa harus diberikan keleluasaan untuk berperan. Semoga ke depan ada perubahan data yang tidak ada kecemburuan sosial atau desa diberi peran seutuhnya untuk menyalurkan bantuan.

BACA JUGA:Bangunan Eks SD Panjalin Kidul Diratakan

Sumber: