Jika Ada Penyelewengan pada Program PKT, Bupati Karna: Saya Sendiri yang Lapor Polisi
SUKSESKAN PKT: Bupati Karna Sobahi saat Rembug Kelurahan PKT di Kantor Kelurahan/Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Kamis (2/11).-Baehaqi-Radarmajalengka.com
"Setiap desa dan kelurahan akan mendapatkan anggaran Rp200 juta pembangunan jalan desa, saluran drainase atau irigasi sawah, sarana olahraga, dan lainnya," katanya.
Bupati Karna mengatakan, program itu menjadi kado terakhir untuk masyarakat Kabupaten Majalengka sebelum masa jabatannya berakhir. Akhir masa jabatan (AMJ) pasangan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, dan Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana, selesai pada 19 Desember 2023.
BACA JUGA:Doa Agar Dimudahkan Segala Urusan
BACA JUGA:Doa Meminta Dipermudah Dalam Melunasi Utang
"Ini kado terakhir untuk masyarakat Kabupaten Majalengka, karena masa jabatan kami berakhir bulan depan," ujarnya.
Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung berbagai program untuk mewujudkan Majalengka Raharja.
Terutama kepada warga Kelurahan Cigasong yang telah membersamai selama lima tahun masa kepemimpinannya sebagai kepala daerah.
"Semoga program PKT yang menjadi kado terakhir dari kami bermanfaat bagi masyarakat di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Majalengka," kata Karna Sobahi.
Ia menerangkan, program PKT juga tidak diperoleh semua daerah, dan Kabupaten Majalengka menjadi salah satu daerah yang mendapatkannya pada tahun ini.
BACA JUGA:Sholat Sunnah Memberi Peluang Rezeki Datang
Anggaran puluhan miliar rupiah untuk PKT juga bukan berasal dari dana pajak yang dihimpun dari masyarakat, tetapi dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.
"Anggaran ini hasil perjuangan kami, sehingga dari pusat memberikan Rp51 miliar, dan dari provinsi Rp18 miliar. Jadi totalnya Rp69 miliar," ujar Karna Sobahi.
Wakil Ketua DPRD Asep Eka Mulyana mengatakan dengan adanya anggaran tersebut, DPRD berharap betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Apalagi dalam hal ini, di bersentuhan langsung dengan masyarakat di desa dan program padat karya tunai, salah satu output-nya ialah berupa Imprastur.
Oleh sebab itu agar tepat sasaran DPRD meminta masyarakat untuk turut terlibat dalam proses pengawasan.
"Kami juga berharap seluruh lapis masyarakat turut terlibat dalam proses pengawasan agar dana atau program ini tidak diselewengkan atau di salah gunakan. " Jelasnya. (bae/ara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: