Bupati Karna Sobahi: ASN Dilarang Berpolitik

Bupati Karna Sobahi: ASN Dilarang Berpolitik

DILARANG BERPOLITIK: Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd memberikan keterangan pers soal larangan ASN berpolitik. -istimewa-Radarmajalengka.com

MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd menegaskan menjelang tahun politik para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bersikap netral. Apalagi dalam aturannya telah tersampaikan bahwa ASN ini dilarang untuk berpolitik dalam pesta demokrasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

"Kan sudah ada ketentuannya bahwa ASN itu tidak boleh berpolitik, tidak boleh. Saya punya pelajaran yang cukup berharga waktu Pilkada 2008. Saya kan tanpa ASN bagus itu, gak ada aduan,” ujarnya, kemarin.

Bupati menjelaskan, akhir masa jabatannya menjadi akan berakhir pada bulan Desember 2023 mendatang. Sehingga dipastikan dalam momen Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tidak ada incumbent.
Ia menginginkan dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Majalengka harus ramai dan kondusif.

"Kalau ikut pilkada lagi, nanti saya sudah tidak jadi bupati. Saya sudah bebas Desember. Pilkada akan dilaksanakan antara bulan September atau bulan November 2024. Artinya sudah bebaskan, jadi tidak ada incumbent.

BACA JUGA:Sungguh Disayangkan, Olahraga Panahan Masih Minim Peminat

BACA JUGA:Blusukan Ke Sekolah, Bhabinkamtibmas Polsek Cikijing, Beri Imbauan Kepada Guru

Nanti dalam pilkada bebas semuanya. Makanya harus nanti Pilkada Majalengka harus ramai. Mungkin calonnya bisa 5, 6 calon lebih bagus itu. Kalau cuman dua aja, kurang bagus kurang ramai. Jadi mengadapi pilkada atau pileg dan pilpres saya harapkan kondusif. Kasian sama rakyat, rakyat kita sudah aman, sudah nyaman dengan kondisi seperti ini,” paparnya.

Menjelang akhir masa jabatannya ini, bupati mengajak kepada OPD untuk membuat pemisalan, percontohan. Seperti pelari semakin dekat kepada finish semakin kuat lari. Supaya finishnya bisa dicapai dalam tempo yang cepat dan tepat.

"Saya sudah minta kepada Kepala OPD kita tinggal menghitung Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oleh karena itu program-program pembangunan harus segera diselesaikan.  Kita punya dua agenda penting. Pertama itu hutan kota, satu lagi tugas saya yang membuat majalengka tidak kumuh.

Itu kan hutan kuta di Pasar Lawas, sekarang ditambah lagi janji ruang publik dari Pertamina yang ingin selesai juga pada awal Desember, yang Rp75 miliar di GGM. Sehingga diharapkan akhir masa jabatan, saya bisa mempersembahkan kepada masyarakat adalah ruang-ruang publik yang bisa menghias Majalengka,” jelasnya. (bae)

BACA JUGA:Waspada! Forum Radio Komunikasi Ikut Antisipasi Tawuran

BACA JUGA:HUT Bhayangkara ke 77, Inilah Sang Juara Turnamen Kapolres Majalengka Cup 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: