Belum Ada Kesepakatan Final Kenaikan Harga BBM

Radarmajalengka.id, MAJALENGKA - Anggota DPR RI Nurhasan Zaidi angkat bicara terkait wacana pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya kenaikan harga BBM tersebut sejatinya belum ada kesepakatan final DPR dengan pemerintah.

"Diskusi ini, formulasi alternatif-alternatif sudah didiskusikan dalam dua kali pertemuan terakhir. Walaupun pada akhirnya, ini ada di kewenangan pemerintah. Tapi DPR juga punya hak untuk melakukan pengawasan," terang Nurhasan saat berkunjung disebuah kegiatan di Majalengka, Kamis (1/9).

Menurutnya, jangan sampai kenaikan harga BBM ini justru menambah beban bagi masyarakat. Anggota Fraksi PKS ini menyatakan penolakannya tentang wacana kenaikan harga BBM.

"Secara sikap Fraksi PKS menolak kenaikan BBM ini. Memang negara harus terus memberi subsidi, tentu dengan kemampuan negara itu sendiri. Hitungan-hitungannya kan bagaimanapun anggaran APBN-nya seefesien mungkin tetap sasaran, termasuk subsidi," tegasnya.

BACA JUGA:Geng Motor Brutal Korban Disetrum, Dipukuli, HP Dirampas

Terkait kegiatan yang mendampingi Kementerian Perindustrian, pihaknya mengawasi agar bantuan tersebut bisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi santri dan para alumni khususnya di kabupaten Majalengka.

"Program ini cukup sesuai dengan kebutuhan keluarga besar di pesantren. Insyaallah bisa menjawab tantangan di era global ini. Tentunya harus kita berdayakan. Karena pesantren ini kehidupannya kan 24 jam. Jadi insyaallah produktif," terang Nurhasan menambahkan.

Melalui produktivitas 24 jam ini tentu harus tetap ada monitoring. Tentunya dari kementerian harus memantau, karena bagaimanapun spiritnya harus tetap dijaga.

"Yang mahal itu kan spiritnya. Jadi bantuan-bantuan ini kita syukuri, tetapi harus ada followup memantau sejauh mana bantuan ini berjalan, efektif dan efesien," paparnya.

BACA JUGA:Terjadi Penambahan 733 Kasus, Jumlah Pengidap HIV/AIDS di Majalengka Meningkat

Ia berpesan kepada kementerian agar ada kontrol dan evaluasi dalam beberapa bulan demi kemandirian mengingat bahwa bantuan hanya stimulus. Diharapkan dengan sekali memberikan bantuan itu langsung bisa mandiri.

"Yang sering lengah itu kontrolnya. Bantuannya sudah luar biasa. Kita tekadnya itu untuk kemandirian. Minimalnya sekali ngasih bantuan, langsung mandiri. Atau maksimal dua kali," tukasnya.

BACA JUGA:Fasilitasi UMKM Kuasai Digital Marketing

Sumber: