Minta BLT DD Dicairkan

MAJALENGKA – Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh menjadi tuan rumah dalam kegiatan koordinasi program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dengan 15 desa di Kecamatan Jatitujuh. Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Sumber Kulon, Kibagus Wardilah mengatakan, pihaknya beserta 15 desa lain meminta kepada DPMD penjadwalan pembagian BLT DD tahap dua untuk Kecamatan Jatitujuh disegerakan. “Kami bersama desa lain mengharapkan agar BLT dana desa tahap dua untuk segera dicairkan,” ujarnya, Jumat (28/8). Sementara itu, Camat Jatitujuh Ikin Asikin SIP di hadapan kepala DPMD memaparkan progres desa-desa yang ada di wilayahnya. Dari jumlah 15 desa, desa mandiri 1 yaitu Panongan, 7 desa maju yaitu Sumber Kulon, Pilangsari, Jatitengah, Putridalem, Randegan Kulon, Randegan Wetan, Pangkalanpari, Panyingkiran, Jatiraga, Sumber Wetan, Babajurang, Jatitujuh, dan Desa Biyawak. Sementara desa berkembang satu desa yaitu Pasindangan. Ikin juga menjelaskan kepada para kepala desa untuk terus berkoordinasi karena program dan kegiatan bisa didapatkan dari koordinasi dengan DPMD. “Potensi di Jatitujuh sangat banyak. Salah satunya ada kemitraan tebu dan mangga di Desa Pilangsari sehingga mendapatkan mobil maskara dari Provinsi Jawa Barat. Kami juga mohon kepada pa kadis untuk mengajukan desa mandiri Panongan agar dapat mobil maskara,” ujarnya. Sementara itu, Kepala DPMD Majalengka, Rd Umar Ma’ruf SSos MSi mengapresiasi kinerja kades dan komponen desa yang telah menunjukan IDM tahun 2020 di luar ekspektasi standar Pemerintah Kabupaten Majalengka. Menurutnya, pembangunan desa telah berjalan dengan baik seiring dengan naiknya IDM. Tahun 2020 desa mandiri naik secara signifikan. Dari 2 desa jadi 23 desa mandiri. Dari target hanya 10 desa. “Itu yang membanggakan. Desa bekerja di antaranya menaikan status IDM. Artinya efektif menggunakan Dana desa sesuai prioritas,” ujarnya. Berkaitan dengan program DPMD tahun 2021, akan ada buruh prestasi desa dengan pola padat karya untuk desa. Karena padat karya adalah program yang sangat bagus. Sementara saat ini, Program dari provinsi banyak tapi karena pandemi jadi tidak maksimal. “Tahun ini harusnya 200 mobil maskara, tapi dana akhirnya dialihkan untuk menangani pandemi akhirnya hanya 100 mobil. Kriteria lain untuk penerima mobil maskara salah satunya dari prestasi desa, inovasi desa, teknologi tepat guna, tidak hanya dari kenaikan status IDM,” ujarnya. Disamping itu, ada 4 desa yang mendapat jembatan penghubung. Untuk SPAM (saluran pengelola air minum) bisa diusulkan juga termasuk Maskara. (ono)

Sumber: