Nasir Minta Pemerintah Adakan Rapid Test Gratis untuk Santri

MAJALENGKA - Bagi santri, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kasus Covid-19 mewabah. Sejak dipulangkan ke rumah, pada bulan Syawal ini santri harus kembali lagi ke pondok pesantren (ponpes) masing-masing secara bertahap. Beberapa ponpes di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadwalkan kedatangan santri mulai 20 Juni 2020. Namun, kedatangan santri di tengah wabah Covid-19 mengharuskan pihak pondok pesantren menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya, santri yang akan kembali ke ponpes diharuskan sudah memeriksakan kesehatannya dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Setelah itu mereka baru diperbolehkan kembali ke pondok sambil menyerahkan surat keterangan sehat Covid-19. Persoalannya, untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari pemerintah harus melalui cek kesehatan Covid-19 yang biayanya sekitar Rp 300 ribu-Rp 500 ribu. Bagi sebagian besar orang tua santri, biaya tersebut sangat memberatkan. Abdul Muin, seorang warga Majalengka yang anaknya mondok di sebuah ponpes di Jawa Tengah mengaku harus mengeluarkan uang Rp 400 ribu untuk mendapatkan surat keterangan sehat Covid-19 dari pemerintah. Surat sehat Covid-19 merupakan syarat anaknya sebagai santri kembali ke ponpes. \"Maklumat dari ponpesnya harus begitu. Untuknya, kami memaksakan diri dengan biaya yang lumayan mahal. Anak kami harus melakukan rapid test. Kalau tidak begitu anak kami gak bisa ke ponpes\" paparnya. Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Nasir meminta pemerintah membantu ponpes bisa steril dari Covid-19. Hal itu seiring keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di setiap pondok pesantren. Salah satu langkahnya menurut Nasir,  pemerintah daerah mendata dan membantu warga masyarakat yang keluarganya tengah menjalankan pendidikan pondok pesantren. Baik di dalam maupun di luar daerah, dengan diselenggarakan rapid test secara gratis. \"Dan rapid test gratis itu kami harapkan tidak hanya untuk santri tapi untuk pengelola pondok, guru serta pimpinan ponpesnya,\" kata Nasir. Menurutnya, langkah positif terkait beberapa ponpes di Jawa Timur dan Jawa Tengah telah membuat maklumat. Salah satunya bahwa santri harus membawa surat sehat Covid-19 pada saat masuk pesantren. Karena itu pemerintah patut mendukung. Sebab, kata politisi PKB itu, ponpes memiliki karakteristik sosial. Apalagi santri dalam satu kamar dengan ukuran 3x4 dapat dihuni 15-20 santri. Sehingga tidak mungkin  dilakukan physical distancing. \"Maka sudah seharusnya santri yang masuk harus dalam keadaan sehat. Jika ada seorang saja santri yang sakit Covid-19, maka akan menularkan kepada ribuan santri di pondok tersebut,\" tuturnya. Karena itu, Nasir menegaskan, harus ada bantuan pemerintah, utamanya rapid test secara gratis. Sebab rapid test itu harganya cukup lumayan. Dan tidak semua orang tua santri mampu. \"Karenanya saya mendesak pemerintah daerah untuk membantu para santri melakukan rapid test Covid-19 dengan biaya ditanggung oleh APBD,\" jelasnya. Dalam pelaksanaannya, tambah Nasir, pemerintah bisa menggandeng atau berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama  yang memiliki jejaring dengan ponpes di seluruh Indonesia. \"Untuk pelaksanaanya, pemkab atau pemprov dapat berkoordinasi dengan Ormas NU atau lainnya,\" pungkasnya. (hsn/opl)

Sumber: