MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Ketua Forum Silaturahmi Putra Putri TNI/ Polri (FKPPI) Kabupaten Majalengka Asep Sonjaya menegaskan secara organisasi FKPPI bersikap netral pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada tahun 2024 mendatang.
Menurut Ketua PC KB FKPPI 10 - 18 Majalengka ini banyak kader FKPPI ikut maju sebagai caleg dan pihaknya mendukung dan mendorong agar kader FKPPI bisa berhasil dan sukses agar bisa menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Kami berharap pesta demokrasi baik Pilpres maupun pileg serta Pilkada nanti bisa berjalan dengan aman, jujur dan adil dan FKPPI siap ikut mengawal pesta demokrasi tersebut,” tandas pria asal Desa Sukamenak Kecamatan Bantarujeg disela acara HUT ke 64 Pepabri dan HUT ke 45 FKPPI Kabupaten Majalengka ini.
Dijelaskan Asep pengurus cabang mencapai 81 orang terdiri dari ketua & wakil Ketua 19 orang, sekretaris dan wakil sekretaris 19 orang, bendahara dan wakil bendahara sebanyak 5 orang dan bagian 38 orang sehingga total berjumlah 81 orang.
BACA JUGA:Dampak El Nino,Kekeringan Makin Meluas
Disebutkan Asep, anggota FKPPI yang aktif tiap rayon rata- rata 10 orang x 17 rayon sehingga anggota di seluruh rayon yang aktif di Kabupaten Majalengka mencapai 170 orang.
“ Sehingga jumlah anggota FKPPI di PC dan rayon se Kabupaten Majalengka sekitar 251 orang anggota yang aktif plus hasil pendataan anggota yang belum aktif berdasarkan hasil laporan dari Koramil- Koramil mencapai 3.200 orang” kata Asep kepada Radar.
Sementara, Ketua Pepabri Kabupaten Majalengka, Kolonel Infanteri (Purn)Yoyo Suwaryo menegaskan pihaknya akan ikut mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi baik Pilpres maupun Pileg tahun 2024 mendatang.
Menurutnya dua komponen yang sangat penting dan berperan dalam pesta demokrasi lima tahunan itu yakni Partai Politik sebagai pihak yang mencetak kader kader pemimpin bangsa kedepan yang baik dan berkompeten.
BACA JUGA:Memanfaatkan Kearifan Lokal, Dekorasi Stand di MTQ Gunakan Anyaman Rotan
BACA JUGA:Mahasiswa KKN-T Unma Seminarkan Literasi Digital Budaya Bermedia Digital
“Tapi masyarakat harus ikut mengawasi agar Parpol tidak melakukan politik uang,” ujarnya. Kedua adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. “KPU harus bekerja secara profesional, jujur dan adil sehingga pelaksanaan Pemilu baik Pilpres, Pileg dan Pilkada berjalan dengan aman damai dan sukses tanpa ekses,” tandasnya. (ara)