Kejaksaan Kawal Ketat Program Rutilahu Tepat Sasaran

BACA JUGA:ATR/BPN Susun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, Targetkan Indeks RB Capai 90 Persen di Tahun 2025

Di Kabupaten Majalengka, jumlah rumah tidak layak huni yang masih membutuhkan penanganan mencapai ribuan unit, tersebar di berbagai kecamatan.

Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah.

“Dengan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aparat penegak hukum, kami optimistis bahwa pelaksanaan program ini akan berjalan lebih baik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, tidak ada lagi praktik-praktik manipulatif yang mencederai semangat bantuan sosial ini,” tutur Iman Suryaman.

Sementara itu, pihak Dinas Perumahan Kabupaten Majalengka menyambut baik keterlibatan Kejaksaan dalam proses pendampingan.

BACA JUGA:ATR/BPN Optimis Capai Target Kehumasan 2025: Fokus Keterbukaan Informasi dan Digital Engagement

Mereka menilai kehadiran aparat penegak hukum dapat menjadi penguat moral bagi seluruh pelaksana program, termasuk aparatur desa, pelaksana teknis, hingga pihak ketiga yang terlibat dalam proses renovasi rumah warga.

Sosialisasi program Rutilahu kali ini tidak hanya memaparkan teknis pelaksanaan bantuan, tetapi juga menjadi wadah koordinasi antarinstansi dalam membangun komitmen bersama demi kesuksesan program.

Para peserta kegiatan yang terdiri atas perangkat daerah, perwakilan kecamatan, dan aparat penegak hukum tampak antusias menyambut langkah kolaboratif ini.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian layak dan terbatasnya anggaran pemerintah, pengelolaan program bantuan seperti Rutilahu harus dilakukan secara hati-hati dan profesional. Setiap langkah harus mengedepankan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi.

BACA JUGA:Keseruan JKT48 Bareng Shopee di Video Musik 'Lebih Hemat, Lebih Cepat' Terbaru!

Sebagaimana ditegaskan kembali oleh Iman Suryaman, Kejaksaan akan terus berada di garda terdepan untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

"Kami akan terus mengawasi, mendampingi, dan jika diperlukan, menindak tegas setiap penyimpangan yang terbukti melanggar hukum. Tujuan akhirnya adalah agar program ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, khususnya masyarakat kurang mampu di Majalengka," pungkasnya. (bae)

Sumber: