DPRD Majalengka Kawal Ketat Seleksi Dewan Komisaris & Direksi BUMD 2025, Pansel Diminta Transparan

RADARMAJALENGKA.COM– Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses seleksi Calon Dewan Pengawas, Komisaris, serta Direksi BUMD Majalengka Tahun 2025. 

Hal ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Seleksi (Pansel) dan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dari Universitas Majalengka (UNMA), Kamis (26/06).

BACA JUGA:Libur Panjang Tahun Baru Islam, BRI Siapkan Layanan Weekend Banking Hingga Digital Banking

Ketua Komisi II DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, menyampaikan bahwa pihaknya memastikan seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai aturan, termasuk proses seleksi administrasi yang hasilnya telah diumumkan pada 25 Juni.

“Kami ingin memastikan apakah seleksi ini sudah dilaksanakan secara objektif dan transparan. Dari hasil seleksi administrasi, terdapat 4 calon komisaris dari 7 pendaftar, 3 komisaris dari Pemda yang semuanya lolos, serta 4 calon direktur utama dan 4 calon direktur operasional yang juga dinyatakan lolos," ujar Dasim.

Komisi II juga menyoroti aspek-aspek penting seperti pemeriksaan rekam jejak calon, BI Checking, hingga keterlibatan calon dalam partai politik. Salah satu temuan yang mencuat adalah adanya kandidat komisaris yang diketahui masih aktif sebagai pengurus partai.

BACA JUGA:Grand Filano x The Coffee Bean 'Ride In Style, Savor The Flavor', Makin Stylish Berkendara Bareng Teman Ngopi

“Dari rekan-rekan PDI Perjuangan, khususnya Pak Iman, ditemukan salah satu calon berinisial B yang masih menjabat di kepengurusan partai. Ini tentu perlu klarifikasi dari pihak Pansel,” tegasnya.

Komisi II menekankan pentingnya profesionalisme Pansel dan Tim UKK dalam menjalankan proses seleksi. Mereka juga meminta daftar lengkap CV para peserta yang lolos seleksi administrasi sebagai bentuk transparansi publik.

“Kita tidak ingin seleksi ini hanya formalitas semata. Kita akan awasi sampai tahap akhir, termasuk saat hasil UKK diserahkan ke Bupati sebagai pemilik BUMD PT SMU,” tambah Dasim.

BACA JUGA:PDIP Majalengka Siap Tempuh Kasasi

Meski demikian, DPRD menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah. Namun, rekomendasi dari tim UKK tetap menjadi bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan BUMD ke depan.

Sumber: