Dukungan Pemkab Majalengka untuk Olahraga Minim

Radarmajalengka.com, MAJALENGKA - Para pengurus cabang (Pengcab) olahraga di Kabupaten Majalengka harus benar-benar memiliki dedikasi tinggi dan siap prihatin untuk  dapat meraih prestasi pada ajang kejuaraan, termasuk pada ajang Porprov (Porda) Jabar mendatang.

Pasalnya, dukungan anggaran dari Pemkab Majalengka masih minim, sementara beban biaya  yang harus dikeluarkan cukup  besar. Seperti yang dirasakan pengurus Pengcab Perpani Kabupaten Majalengka dalam menghadapi ajang porda mendatang.

Ketua Harian Perpani, Drs H Endang Kurnaedi MPd  menyebutkan, dana pembinaan untuk Perpani sangat minim hanya Rp5,2 juta. Sedangkan dana untuk tiga kali try out serta pemeliharaan lapang sewa harus dikeluarkan.

Oleh karena itu, kata Endang dari 12 atlet  yang lolos BK Porda dan siap bertarung pada ajang Porda nanti hanya 5 atlet saja yang dibiayai oleh Pemkab Majalengka. “Untuk 7 atlet biaya swadaya karena atlet tersebut lolos BK Porda sebagai ajang pembinaan,” kata Endang kepada wartawan.

BACA JUGA:Majelis Subuh Al Amin Dukung Kang Nana Menuju Majalengka BERKAH, Terus Dukung Majalengka Raharja Hingga 2024

BACA JUGA:Ninja Ginsu

Diterangkan dia, para atlet panahan selama ini berlatih di lapangan SMKN 1 Majalengka dengan  jadwal latihan Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu.

“Tapi saat ini ada dari Bandung yang juga latihan pada Senin sampai Jumat latihan,” ujar dosen Unma ini.

Terpisah, Ketua Pengcab PGSI Kabupaten Majalengka, Ridwan Effendi SPd mengatakan hal yang sama. Bahwa, anggaran dari Pemkab Majalengka untuk bidang olahraga masih minim  jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Ridwan mencontohkan dana pembinaan untuk olahraga di Kabupaten Kuningan mencapai Rp8 miliar, sedangkan Kabupaten Majalengka hanya Rp1 miliar untuk 35 cabor anggota KONI.

BACA JUGA:40 Kilometer Sekat Bakar untuk Antisipasi Kebakaran Hutan Gunung Ciremai

BACA JUGA:Puluhan Polisi di Polres Majalengka Mendapat Pembekalan Keterampilan dan Wiraswasta

Namun demikian kata Ridwan yang juga pengurus KONI Bidang  Bina Prestasi ini, ketika alokasi dana diberikan kepada KONI dan Pengcab, tentunya harus berimbang kepada prestasi yang akan dipersembahkan oleh para atlet kepada masyarakat Kabupaten Majalengka itu sendiri.

“Maksudnya apabila KONI akan diberi dana yang besar tentu harus dipersiapkan segala perangkat aturan. Misalnya perda olahraga sebagai penjabaran dari undang-undang keolahragaan. Jangan sampai dana  besar yang diberikan kepada KONI menjadi bumerang di mata hukum. Salah satu contoh, sepulangnya Porda Bekasi para ketua pengcab diperiksa BPK karena tercium aroma penyelewengan. Sehingga saya sebagai Plt KONI saat itu disidang terakhir di Inspektorat untuk mempertanggungjawabkannya, dan hal  itu jangan sampai terulang kembali,” bebernya.

Sumber: