Forsilima Soroti Kebijakan Pemkab Majalengka, Inilah Poinnya

MAJALENGKA - Aktivis LSM Forsilima, Syukur Hidayat mempertanyakan sejumlah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka.

Ada  tiga poin kebijakan Pemkab Majalengka yang menjadi sorotan publik. Pertama, kata Syukur pihaknya mempertanyakan program rehab gedung  DPRD, pendopo, Munjul, pembatas jalan dan pertigaan Cigasong yang dilakukan  saat kondisi masih  pandemi Covid-19.

Menurutnya tidak tepat prioritas pembangunan fisik saat pandemi, yang terkesan tak ada empati pada rakyat yang menderita saat pandemi.

Syukur  juga  mempertanyakan  efektfitas penyekatan jalan raya di puat Kota Majalengka  mulai pukul 16.00 hingga malam hari  saat PPKM sudah bukan level 4.

“Kami menilai penyekatan jalan itu  merugikan pengguna jalan dan terkesan asal ada, tanpa dasar logika yang kuat,  sehingga  lebih merugikan pengguna jalan. Kami juga  mempertanyakan program bansos yang disinyalir harusnya uang tunai dibelokkan menjadi sembako,” kritiknya. (ara/radarmajalengka)

Baca juga:

• Banyak Jalan Rusak, Mirip Zaman Jepang
• Pemkab Majalengka Tingkatkan Kolaborasi dan Inovasi Menuju Jabar Juara Lahir Batin

Sumber: