Pemprov Jateng Jadi Pionir Konsolidasi Pengadaan, Efisiensi Anggaran Hingga 30 Persen Diapresiasi LKPP

RADARMAJALENGKA.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mendapat apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pionir dalam penerapan konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menyampaikan bahwa langkah strategis ini mampu menciptakan efisiensi anggaran hingga 20–30 persen. Efisiensi ini tercapai melalui konsolidasi pembelian barang seperti seragam dan alat kesehatan selama dua tahun terakhir.

“Catatan dari hasil konsolidasi di Jawa Tengah menunjukkan hampir 20–30 persen anggaran bisa dihemat. Ini penting dan patut dicontoh,” ujar Hendrar dalam acara Peningkatan Tata Kelola Pengadaan di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (19/6/2025).

BACA JUGA:Jaksa Agung ST Burhanuddin Ultimatum Seluruh Kejaksaan Daerah Serius Tangani Kasus Korupsi

BACA JUGA:Piala Presiden 2025 Dimulai 6 Juli: Digelar di Jakarta & Bandung, Diikuti Klub Lokal & Internasional

Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap pendekatan konsolidasi ini dapat direplikasi oleh seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah agar efisiensi anggaran semakin meluas.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, turut menyambut baik dukungan LKPP. Ia mengatakan bahwa Pemprov Jateng akan terus memperluas penerapan konsolidasi melalui sistem e-Katalog dan e-Kajian, serta melibatkan akademisi dan pegiat pengadaan untuk mengawal kualitas belanja pemerintah.

Berdasarkan pemantauan LKPP hingga 16 Juni 2025, kinerja pengadaan Pemprov Jateng mencatatkan hasil positif. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai 89,1%, tertinggi di antara seluruh provinsi. Realisasi belanja PDN mencapai Rp1,696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai penyumbang terbesar (Rp608,3 miliar).

BACA JUGA:Polres Majalengka Gelar Donor Darah & Pemeriksaan Gratis Sambut Hari Bhayangkara ke-79

Sementara itu, pengadaan melalui skema e-Purchasing mencapai 57,4% atau senilai Rp1,092,8 miliar. Kota Semarang juga mencatat angka tertinggi (Rp395 miliar), disusul Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas.

Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam memanfaatkan teknologi dan kebijakan pengadaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan optimalisasi anggaran.

Sumber: