Kemendukbangga Dorong RPJMD Akui Indikator Pembangunan Kependudukan, Garut Jadi Contoh Terbaik di Jabar

Kemendukbangga Dorong RPJMD Akui Indikator Pembangunan Kependudukan, Garut Jadi Contoh Terbaik di Jabar

Kemendukbangga/BKKBN terus mendorong agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengintegrasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).-Ist-

RADARMAJALENGKA.COM— Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus mendorong agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengintegrasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat telah memasukkan indikator PJPK ke dalam dokumen RPJMD. Kabupaten Garut bahkan menjadi satu-satunya daerah yang telah mengakomodasi seluruh indikator PJPK secara lengkap.

“Dari 30 indikator PJPK, ada tujuh indikator utama yang harus masuk dalam RPJMD. Kabupaten Garut sudah mengakomodasi semuanya, 100 persen," ujar Dadi dalam acara Pertemuan Regional II Internalisasi PJPK 2025-2029, Rabu (11/6/2025).

BACA JUGA:Atasi Kemacetan Akibat Rob, Pemprov Jateng Tutup U-Turn Depan Pabrik Polytron Sayung

BACA JUGA:Atasi Banjir Rob Sayung Demak, Pemprov Jateng Kerahkan Pompa hingga Kapal untuk Anak Sekolah

Selain Garut, Kabupaten Sumedang juga hampir lengkap dengan 28 indikator di RPJMD dan 23 indikator di Renstra. Namun beberapa daerah lain di Jawa Barat masih minim integrasi PJPK, bahkan ada yang belum memasukkan indikator sama sekali, seperti Kabupaten Bekasi.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menambahkan bahwa GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) menjadi rancang induk pembangunan kependudukan dengan lima pilar utama, mulai dari pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, hingga administrasi data kependudukan.

Hadir secara daring, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan pentingnya perencanaan kependudukan yang matang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak merata bisa menimbulkan tekanan besar. PJPK hadir sebagai solusi sistematis dan terukur,” tegasnya.

BACA JUGA:Diwarnai Banyak Interupsi, Muscab DPC III APDESI Kabupaten Majalengka Berakhir Deadlock

Di sisi lain, Wakil Gubernur DIY Sri Paduka KGPAA Paku Alam X menyebut PJPK harus menjadi dokumen hidup dan responsif terhadap perubahan zaman. “Tantangan seperti urbanisasi dan transformasi digital harus dijawab dengan kebijakan yang inklusif dan adaptif,” tegasnya.

Kemendukbangga berharap seluruh pemerintah daerah segera menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan PJPK agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: