Belum Banyak yang Tahu, Inilah Tugas dan Fungsi BNPP

Menteri Tito mengatakan pulau-pulau terluar juga harus dijaga dan diberi simbol Indonesia, untuk menunjukkan  eksistensi negara di pulau-pulau terluar sehingga nantinya tidak direbut oleh negara tetangga.

Sementara itu, BNPP juga harus menyelesaikan terkait dengan perbatasan udara Indonesia yang masih bermasalah dengan Singapura, karena wilayah udara Kepulauan Riau, Batam dan sekitarnya yang masuk wilayah Indonesia masih dikendalikan oleh Traffic Management Control Singapura.

2. Pengelolaan pos lintas batas

Disini peran BNPP adalah operasional bukan pembuat kebijakan, dengan mengoordinasikan beberapa instansi yang bekerja di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Menteri Tito mengatakan Presiden Jokowi telah berpesan bahwa akan membangun sebanyak-banyaknya PLBN di masa jabatannya supaya lintas orang dan barang dapat dilakukan melalui PLBN resmi, sehingga nantinya tidak terjadi lagi penyelundupan orang dan barang secara tidak resmi.

PLBN yang sudah dibangun dan dikelola oleh BNPP juga akan dijadikan pusat atau kawasan ekonomi baru.

Dengan adanya PLBN diharapkan kebutuhan masyarakat perbatasan dapat terpenuhi dari dalam negeri, selain itu targetnya Indonesia dapat melakukan ekspor produk ke negara tetangga dari perbatasan.

Untuk itu, BNPP diminta terus berkoordinasi dengan K/L anggota agar keinginan Presiden Jokowi mengubah wajah Indonesia di batas negara menjadi kenyataan.

“Ini tantangan Pak Restu (Sekretaris BNPP), makannya Pak Restu dan rekan-rekan di BNPP memikirkan skala prioritas, selain PLBN yang sudah ada 8 mau ke 24, itu timeline menuju 2024, PLBN mana lagi yang menjadi prioritas. Setelah itu diminta agresif melakukan koordinasi dengan PUPR yang punya anggaran, gimana caranya membuat ini menjadi prioritas mereka, beberapa yang pasti menunggu kita adalah Kemlu, kemudian dari Imigrasi Kemenkumham, kemudian dari Cukai dan yang paling utama adalah TNI, karena TNI ini makin banyak PLBN makin bagus. Perlintasan orang dan barang yang tidak resmi atau ilegal bisa jauh dikurangi,” katanya.

3. Pemerataan pembangunan di Indonesia

Tugas yang ketiga adalah pekerjaan yang paling berat, yaitu keinginan Presiden Jokowi pemerataan pembangunan di Indonesia.

Dalam hal ini BNPP harus membuat suatu program yang sistematis, dan betul-betul terencana dari tahun ke tahun untuk pembangunan perbatasan yang akan berorientasi pada Kecamatan Prioritas.

Menteri Tito menuturkan BNPP tidak bisa membangun sehingga anggaran BNPP digunakan untuk koordinasi, melakukan pengecekan ke lapangan, kemudian mengoordinasikan pusat dan daerah dengan melihat potensi masing-masing Kecamatan.

Koordinasi harus dilakukan untuk mengetahui porsi Pemerintah Pusat, Pemda, Provinsi, dalam program pembangunan Kecamatan Prioritas.

Hingga tahun 2024 terdapat 222 Kecamatan Lokpri yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sumber: