Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Terpilih Tolak Mobil Dinas Baru, Utamakan Kepentingan Masyarakat

Terlebih di saat ketatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tahun 2025  tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD dari pemerintah pusat maka, lanjut Eman, jika keduanya tidak mengambil langkah-langkah strategis, dimungkinkan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat tidak akan terbiayai. 

 

"Fokus kita hari ini dan kedepan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kepentingan masyarakat harus betul-betul menjadi lebih utama dibandingkan untuk kepentingan pribadi," tandasnya.

 

BACA JUGA:Inilah Bocoran 100 Hari Kerja Pertama Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Terpilih

 

Eman menilai, anggaran belanja mobil dinas (mobdin) untuk bupati Majalengka dan wakil bupati Majalengka dinilai cukup besar. Mobil yang akan digunakan maupun mobil yang sedang digunakan tidak memiliki perbedaan secara signifikan.

 

"Anggaran untuk mobil dinas bisa dipergunakan untuk hal lainnya yang betul-betul urgensinya dibutuhkan. Saat ini melihat masih banyak insfratruktur serta bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih manfaat," ulasnya.

 

Sementara itu, wakil bupati Majalengka terpilih Dena Muhamad Ramdhan menambahkan dirinya bersama bupati Majalengka terpilih H Eman Suherman sepakat menolak pemberian mobil dinas (mobdin) baru untuk penunjang operasionalnya.

 

Keputusan penolakan mobil dinas oleh keduanya itu diambil lantaran kondisi daerah masih harus diperhatikan. Sehingga, ia bersama bupati Majalengka terpilih, H Eman Suherman lebih mengutamakan program percepatan pembangunan.

 

"Anggaran pengadaan mobil dinas (mobdin) baru dapat dialokasikan untuk program lainnya yang diharapkan lebih bermanfaat bagi masyarakat kabupaten Majalengka," imbuh Dena. (ono)

Sumber: