Tim Pemenangan Karna-Koko Ajak Masyarakat Laporkan Intimidasi

MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Ratusan ribu masyarakat tidak mampu, yaitu Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang didampingi oleh petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), rentan menjadi korban politisasi oleh sejumlah pihak untuk kepentingan elektoral dalam Pilkada Majalengka.

Tim Pemenangan Karna-Koko dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Deden Hardian Naryanto, mendesak masyarakat untuk berani melapor jika mengalami intimidasi atau ancaman terkait dukungan politik kepada salah satu pasangan calon bupati.

"Kita hidup di negara demokrasi. Tidak boleh ada intimidasi, terutama terhadap masyarakat kecil penerima bansos, agar memilih calon bupati tertentu. Biarkan rakyat kecil memilih sesuai hati nuraninya; jangan diancam tidak akan menerima bantuan," kata Deden melalui siaran pers yang diterima wartawan pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Wakil Ketua DPRD Majalengka ini juga menyatakan bahwa tim pencari fakta telah dibentuk untuk menyelidiki laporan tersebut. Sebab, rumor ini sudah lama beredar dan perlu ditanggapi secara serius.

BACA JUGA:Tiba Di Kota Balikpapan, Menteri AHY Menuju IKN untuk Peresmian dan Penyerahan Sertipikat

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan Dinsos Majalengka, Dinsos Jabar, dan Kemensos RI untuk mengawasi serta memperingatkan PKH dan TKSK agar bersikap netral dan tidak terlibat dalam dukung-mendukung, terutama saat mereka sedang melakukan pemberkasan P3K ASN.

"Jangan biarkan masyarakat tak mampu dijadikan komoditas politik. Ingat, bansos itu dana pemerintah, bukan dana dari pribadi calon atau tim sukses. Kami akan memproses secara hukum jika ada oknum yang terlibat," jelasnya.

PKS juga mengingatkan kepada seluruh pendamping PKH dan TKSK bahwa keterlibatan dalam politik praktis akan mudah terdeteksi, sebab dari ratusan ribu penerima bansos, pasti ada simpatisan parpol.

Masyarakat pun dapat melaporkan kepada pihaknya jika ada oknum yang memanfaatkan penerima bansos sebagai lumbung suara calon bupati tertentu.

BACA JUGA:Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Warga Lumajang Berharap Program PTSL Terus Berlanjut

"Kami juga berharap Tim Pemenangan Karna-Koko dan Bawaslu Majalengka segera turun tangan untuk mengkaji isu ini, agar Pilkada Majalengka dapat berlangsung dengan jujur dan adil, tanpa ada ancaman dari siapa pun," tuturnya. (bae/adv)

Sumber: