Ketua PGRI Bakal Berupaya Sejahterakan Anggota

Ketua PGRI Bakal Berupaya Sejahterakan Anggota

MAJALENGKA – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Majalengka periode 2020-2025 dilantik di pendopo gedung Negara Majalengka, Rabu (14/10). Ketua PGRI H Ahmad Suswanto SPd MPd mengatakan, pelantikan pengurus PGRI baru pertama kali dilaksanakan di pendopo dan semua merupakan bukti komitmen dari Bupati Majalengka. Pengurus harian yang dilantik yakni H Ahmad Suswanto SPd MPd sebagai Ketua PGRI, Wakil Ketua H Oyo Kartoyo SPd, Wakil Ketua DR H Dartum SIP MMPd, Sekretaris DR Mochamad Choerudin MM, Wakil Sekretaris Yaya Nuryadin SPd, Bendahara Popy Sri Sopiaty SPd MPd, dan Wakil Bendahara Ade Neni SPd. Ahmad Suswanto menjelaskan PGRI  akan sinergis dengan pemerintah daerah. Visi PGRI adalah, harmonis, sinergis dan inovatif. Harmonis dengan berbagai elemen, harmonis dengan pengurusan, dadn dengan cabang di kecamatan sinergis program. “Kita akan lihat program-program pemerintahan kita padukan dengan program PGRI,” jelasnya. Program unggulan PGRI menurut Ahmad adalah kesejahteraan anggota. Bukan hanya diukur dari uang tapi kesejahteraan anggota yakni ketika naik pangkat tepat waktu. Ketika anggota ada kebutuhan terkait organisasi bisa dilayani dengan baik. Jika anggota meiliki masalah di lapangan, PGRI ikut bertanggung jawab. Selanjutnya inovatif, artinya PGRI harus memiliki inovasi. Baik dari organisasi atau inovasi yang berasal dari anggota. Termasuk inovasi memberikan reward kepada anggota dan siswa yang berprestasi. Ke depan anggota PGRI yang memiliki inovasi dan anggota PGRI yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap organisasi, dan anggota PGRI yang meningkatkan mutu pendidikan akan mendapat reward. “Inovasi ini penting. Mudah-mudah kedepan bisa. Saya tidak janji tapi akan berupaya. Minimal reward umrah yang bisa kita berikan kepada anggota yang memiliki inovasi,” ungkapnya. Terkait Perda Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai Ketua PGRI sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Ahmad mengaku memiliki tanggung jawab moral. Menurutnya ketika berbicara Perda maka berbicara komitmen dan konsekuensi. Ketika komitmen melaksanakan perda, konsekuensinya baik pemerintah daerah, DPRD, dan Dinas Pendidikan harus mempunyai komitmen yang jelas. Anggaran 20 persen harus benar-benar dikeluarkan. Karena saat ini banyak bangku sekolah dasar yang rusak. Bangunan sekolah banyak yang akan roboh. Honor para guru honorer sampai saat ini juga belum jelas. Ketika komitmen 20 persen anggaran diberikan kepada Dinas Dendidikan dirinya yakin guru honorer diperhatikan dengan baik. Sampai hari ini Majalengka masih membutuhkan sekitar 3.900 guru karena banyak yang pensiun. Bahkan sebagai kepala dinas dirinya banyak menandatangani pengajuan pensiun. Dalam satu bulan bahkan  mencapai 480 orang yang mengajukan pensiun. Sementara Bupati Majalengka, DR H Karna Sobahi MMPd mengatakan, pemkab mendukung sepenuhnya PGRI sebagai organisasi yang membentuk dan menghasilkan karakter guru profesional. Pemkab Majalengka mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus PGRI Kabupaten Majalengka periode 2020-2025. Bupati berharap pengurus PGRI yang baru bisa membawa perubahan, sehingga dapat eksis dan berbanding lurus antara kualitas dengan profesionalitas organisasi. “Selain itu organisasi ini harus dapat berkenan di hati anggotanya sehingga anggotanya merasa bangga sebagai PGRI,” ujar bupati. Bupati meminta pengurus PGRI segera melakukan konsolidasi internal dengan jajaran anggota, dan mulai memetakan manajemen organisasi PGRI agar terbentuk organisasi profesional. Sehingga keberadaan PGRI  akan memberikan pelayanan yang baik kepada para anggotanya. Selain konsolidasi internal juga konsolidasi eksternal, dan membangun kemitraan dan sinergitas dengan semua pihak. Hal itu penting dilakukan karena keberadaan sebuah organisasi tidak akan lebih berkembang apabila tidak ada sinergi dengan pihak lain. Saat ini sudah ada Perda Pendidikan yang salah satu poin di dalamnya adalah anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Perda ini sangat penting sebagai pendukung pendidikan di daerah sehingga diharapkan menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan serta mengasilkan kualitas yang baik. (iim/adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: