Ratusan Massa AM3 Lakukan Aksi Long March Kritik Kasus Rempang, Jangan Korbankan Rakyat Alasan 'Investasi'

Perjanjian baru ini ditandatangani Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Chengdu, China dan disaksikan Presiden Joko Widodo. Kami merasa heran dengan Pemerintah yang terlihat ambisius membangun proyek bisnis dengan cara mengorbankan masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang. Negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka;

KETIGA, Bahwa kami mengutuk keras bilamana ada tindakan represif, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang, sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma dan kerugian materi. Dinamika pengerahan alat negara berupa aparat keamanan dalam kasus-kasus perampasan tanah milik masyarakat menunjukkan dukungan penuh negara terhadap investasi, serta tidak adanya keberpihakan pada masyarakat yang telah menempati tanah tersebut lintas generasi;

BACA JUGA:4 Destinasi Wisata hits di Majalengka yang wajib dikunjungi

BACA JUGA:Hanya 100 Ribu, Segini Tarif Angkutan ke Bandara Kertajati dari Bandung, Murah dan Cepat

KEEMPAT, Bahwa Pemerintah yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat dan tanah melayu Rempang adalah kebijakan kapitalistik dan kebijakan zalim serta melanggar hukum ini harus segera dihentikan. Kebijakan dzalim bertentangan dengan Konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pemerintah Negara Indonesia mesti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Seluruh komponen harus dilindungi mulai dari rakyatnya, kekayaan alam Indonesia, kebudayaan, sampai nilai-nilai negara Indonesia harus dipertahankan. Hal-hal tersebut masuk ke dalam tujuan negara Indonesia berupa perlindungan. “Jangan  karena alasan  investasi atas nama Proyek Strategis Nasional malah  merampas hak tanah masyarakat asli.

Kebijakan zolim yang berlindung di balik Investasi ini syarat akan kepentingan dan keberpihakan pada oligarki, tapi disisi lain mengabaikan kepentingan rakyat,” tandas Ustad  Hilal diiyakan Ustad Agung Wisnuwardhana. (ara)

BACA JUGA:Hanya 100 Ribu, Segini Tarif Angkutan ke Bandara Kertajati dari Bandung, Murah dan Cepat

BACA JUGA:Polsek Jatiwangi dan Cikijing Lakukan Operasi Pekat, Berikut Barang Buktinya

Sumber: