Bupati: Kuncinya Kerja Sama, Koordinasi, Sinkronisaasi, dan Komunikasi

MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Majalengka kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI itu dilakukan di aula BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/5).

LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd beserta Ketua DPRD Drs H Edy Anas Djunaedi MM. Hadir mendampingi dalam acara tersebut Kepala BKAD Majalengka DR H Lalan Soeherlan S MSi dan Inspektur Kabupaten Majalengka Drs H Abdul Gani MSi.

Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Agus Khatib SE MSi dalam sambutannya menyatakan bahwa diraihnya Opini WTP oleh kabupaten dan kota merupakan wujud kerja keras yang dibangun seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu pemberian opini WTP kepada kabupaten dan kota didasarkan atas kriteria tertentu, sehingga BPK-RI patut memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yang telah diraih.

\"Opini ini bukan merupakan tujuan akhir dan tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Semua catatan yang telah direkomendasikan BPK-RI agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,\" ujarnya.

Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah daerah patut bersyukur atas diraihnya prestasi tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah yang kedelapan kali. \"Mudah-mudahan prestasi ini akan menjadi pemacu sekaligus pemicu seluruh ASN untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan,\" tegasnya.

Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yg baik dan benar. \"Untuk meraih Opini WTP ini modal dasarnya adalah kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara seluruh jajaran OPD,\" pungkas bupati. (iim/adv)

Sumber: