PPP Sambut Poros Partai Islam, Siapkan Kader Terbaik di Pemilihan Presiden 2024

MAJALENGKA - Berbeda dengan sikap DPD PAN Majalengka yang menolak, wacana Poros Partai Islam justru disambut baik oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Majalengka. Seperti disampaikan Sekretaris DPC PPP M Fajar Sidiq CH.

Ia menilai, wacana itu dapat disikapi secara serius oleh seluruh pihak, terutama partai yang berbasis Islam, karena akan menjadi problem solver atas kejadian yang menimpa bangsa ini.

\"Yang jelas, hal ini kita sambut baik, terlebih bagi PPP yang menjadi salah satu inisiator UU Minuman Beralkohol (Minol). Sangat tepat jika Poros Partai Islam bisa terwujud,\" tandasnya saat dikonfirmasi Senin (18/4).

Selain itu menurut pria yang akrab disapa Mang Fajar, wacana itu, seharusnya menjadi perhatian bersama untuk dapat menjadi momentum dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah di kalangan partai politik berbasis umat Islam.

\"Maka, saya melihat menjadi sesuatu hal yang penting untuk bersama-sama, membangun persatuan di kalangan umat Islam,” kata pria yang juga anggota DPRD Majalengka ini.

Selain menyambut baik konsep tersebut, saat ditanyakan terkait bursa calon kepemimpinan nasional mendatang, Fajar menyebutkan bahwa pengurus DPC di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Majalengka tengah mempersiapkan kader terbaiknya untuk ikut serta dalam pesta demokrasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

\"Ya, kita juga tengah mempersiapkan diri PPP untuk kepemimpinan RI mendatang. Salah satunya kader yang saat ini tengah dipersiapkan adalah Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi. Sosok beliau bisa diterima oleh masyarakat guna mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang,\" ujarnya.

Seperti diberiatakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Majalengka bersikap tegas menolak, dan tidak akan ikut dalam wacana pembentukan Poros Partai Islam dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

Ketua Umum DPD PAN H Rona Firmansyah, melalui Wakil Ketua Aop Ropiki Iskadar mengatakan bahwa ada empat poin yang perlu disampaikan, dan ini menjadi sebuah landasan berpikir serta hasil ijtihad yang muncul di DPD PAN Kabupaten Majalengka.

Yakni, pertama adalah faktor sejarah dan sudah dilakukan dalam beberapa pemilu hasilnya hanya menjadi musibah, tidak pernah terjadi bersatu. \"Oleh karenanya kami tidak ingin terulang kembali kegagalan itu,” tandas anggota DPRD Majalengka ini.

Kedua lanjut Aop, gagasan atau wacana itu akan kembali melahirkan konsep politik identitas yang berbasis agama. Kontek ini perlu ada pengkajian lebih lanjut dan perlu disikapi secara berhati-hati. Meskipun Undangan-undang Nomor 2 Tahun 2011 telah menjamin itu, tetapi sebagai pengurus partai yang juga anggota legislatif tetap hawatir akan terjadi keretakan sosial dan mengganggu integritas nasional.

Sedangkan ketiga, wacana itu akan melahirkan antitesis poros lain yang non agamis. Konsep ini tidak akan produktif untuk kemajuan bangsa. Adapaun poin ke empat, tentunya proses pendidikan politik harus diarahkan atau didasarkan pada pendekatan rasional dan logis agar demokrasi ini berjalan dengan baik.

\"Alasan-alasan ini menjadi pedoman bagi kami dalam menolak acana Poros Partai Islam,” tegas Aop yang juga Ketua Fraksi PAN Demokrat DPRD Kabupaten Majalengka.

Aop menerangkan bahwa DPD PAN Majalengka berprinsip pada politik gagasan dan ide, di mana gagasan dan ide ini menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. (bae)

Sumber: