Sekda Komentari Instruksi Bupati, Pembangunan Searah Pengentasan Kemiskinan

Sekda Komentari Instruksi Bupati, Pembangunan Searah  Pengentasan Kemiskinan

MAJALENGKA - Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd menitipkan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan, saat melantik Sekda Drs H Eman Suherman MM di pendopo Bupati, Senin (2/3) lalu. Bahkan bupati menegaskan bahwa dua hal tersebut menjadi prioritas selain pembangunan infrastruktur. Saat ditemui usai launching penyaluran dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Majalengka tahun 2020 di Islamic Center Kamis (5/3), sekda menjelaskan sebagai pembantu bupati siap menyusun program dan kebijakan untuk mendukung percepatan Majalengka Raharja. Tidak hanya menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan angka IPM, tapi juga membangun dan mencapai target di semua bidang pembangunan. \"Kemiskinan Majalengka masih di kisaran 10,46 persen. Sesuai instruksi bupati, kami akan berupaya membangun dengan seimbang dan sinkron, salah satunya tetap membangun infrastruktur yang berimbas langsung terhadap penurunan angka kemiskinan,” katanya. Eman menambahkan, bersama wakil bupati yang menjadi ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Daerah (TPKD) akan terus menyinkronkan program di seluruh dinas yang berefek terhadap pengentasan kemiskinan kemiskinan. Bupati Majalengka di sela penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk OPD dan kecamatan awal Januari lalu mengatakan, kemiskinan menjadi salah satu skala prioritas yang harus ditangani semua OPD yang harus dilakukan secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih program dan bantuan bagi keluarga miskin. \"Berdasarkan data yang dimiliki, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka masih 10 persen dari jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa,\" kata Karna. Bupati meminta aparatur di bawahnya terus melakukan evaluasi kegiatan tahun 2019, dengan mensinkronkan program pengentasan kemiskinan pada tahun anggaran berjalan. Bupati minta APBD tahun 2020 yang mencapai Rp3,6 triliun benar-benar dimanfaatkan dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Sementara mengenai instruksi bupati untuk segera membentuk tim open bidding lima posisi yang kosong, sekda menjelaskan langsung menindaklanjuti instruksi tersebut. Saat ini pihaknya bersama BKPSDM mulai memasuki tahap perencanaan open bidding. Sama halnya dengan bupati, sekda tidak ingin mengambil risiko kekosongan jabatan. \"Apalagi pak bupati minta setiap dinas segera mengeksekusi anggaran, karena sudah hampir memasuki akhir triwulan tiga. Jadi secepat mungkin lima posisi tersebut terisi pejabat definitif,\" katanya. (iim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: