Kodim Siap Gerebek Mafia Pangan
HARGA TERJANGKAU: Pasar Pangan Murah digelar pada Kamis (31/7/2025) di halaman Kodim 0617/Majalengka.-Baehaqi-radarmajalengka
“Jika ada tanda-tanda kelangkaan atau harga melambung akibat ulah oknum, kami siap turun langsung. Bahkan jika diperlukan, pos pangan TNI akan kami buka untuk mengamankan stok dan harga,” ujarnya.
Fahmi juga mengingatkan bahwa distribusi bahan pokok bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara.
“Jangan sampai ada pihak yang bermain di sektor ini. Kami anggap itu sebagai ancaman terhadap stabilitas,” tegasnya.
Kegiatan Pasar Pangan Murah yang digelar hari itu menjadi bukti sinergi nyata antara pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait dalam menjaga kestabilan harga serta menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Kegiatan tersebut menyediakan berbagai bahan pangan dengan harga terjangkau, mulai dari beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, hingga daging dan aneka sayuran.
BACA JUGA:Polda Jabar Ungkap Jaringan Narkoba Aceh-Jawa Barat, Sita 3,2 Kg Sabu dan Selamatkan 16.465 Jiwa
Kegiatan ini didukung oleh Perum Bulog serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka. Ribuan warga memadati lokasi acara untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga di bawah pasar. Antusiasme tinggi dari masyarakat menunjukkan bahwa langkah konkret semacam ini sangat dibutuhkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Di tengah maraknya isu permainan harga dan beras oplosan di berbagai daerah, Majalengka tampil proaktif. Komitmen Bupati yang didukung penuh oleh Kodim setempat menjadi peringatan tegas bagi pihak-pihak yang mencoba bermain di sektor pangan.
“Kami akan terus memantau. Jangan coba-coba bermain. Jika ditemukan pengoplosan beras, penimbunan bahan pokok, atau manipulasi harga, akan kami kejar sampai ke akar-akarnya!” tegas Eman.
Dengan kombinasi pendekatan strategis dan aksi nyata di lapangan, Majalengka menunjukkan bahwa stabilitas pangan bisa dijaga—asal ada kemauan politik serta sinergi kuat antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. (bae)
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Minta Jajaran Atasi Kesenjangan Sertipikasi Tanah Akibat Beban BPHTB di Kalimantan Selatan
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
