Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Wamen Ossy: Tanah dan Ruang Jadi Instrumen Pemerataan

 

RADARMAJALENGKA.COM-JAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat berbagai capaian penting di bidang pertanahan dan tata ruang.

Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program kementerian diarahkan untuk memperkuat pemerataan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang jadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Wamen Ossy, Senin (20/10/2025).

BACA JUGA:Pasca Dipecat PSSI, Alex Pastoor Buka Suara, Sebut Timnas Indonesia Tidak Realistis Lolos ke Piala Dunia

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih menjadi prioritas utama untuk mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.

Dalam satu tahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, di mana 2,69 juta bidang di antaranya telah disertipikasi. Program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendongkrak nilai ekonomi masyarakat dengan penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.

“Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” tegas Ossy.

Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong transformasi digital layanan pertanahan. Sepanjang 2025, telah diterbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, meningkat tajam dibandingkan 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.

BACA JUGA:Begini Cara Edit Foto Viral Super Realistis di Gunung Menggunakan Prompt Gemini AI, Cuma 3 Langkah!

Selain itu, perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan turut menjadi perhatian. Hingga saat ini, 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865,67 hektare telah terdaftar. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan 16.600 bidang baru, yang memberi kepastian hukum bagi aset sosial keagamaan di seluruh Indonesia.

Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan pesat. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan, memberikan manfaat langsung bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai wilayah.

“Reforma Agraria menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju,” jelas Ossy.

Dalam aspek penegakan hukum pertanahan, sepanjang 2025 Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Penindakan terhadap mafia tanah juga semakin tegas: 140 pelaku diproses hukum, sementara 130,7 juta meter persegi tanah serta potensi kerugian negara Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.

Sumber: