ATR/BPN Tekankan Pentingnya Komunikasi Publik untuk Tekan Pengaduan Masyarakat

RADARMAJALENGKA.COM-Bandung – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya komunikasi publik dalam meningkatkan kualitas layanan dan menekan tingginya jumlah pengaduan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).

BACA JUGA:Cocok untuk Liburan di Akhir Pekan, Berikut Tempat Wisata Majalengka yang lagi Hits dan Viral

Menurut Harison, sebagian besar aduan masyarakat masih terkait persoalan administrasi dan birokrasi. Karena itu, komunikasi publik yang baik dinilai menjadi kunci agar masyarakat lebih mudah memahami alur layanan.

“Kalau masyarakat mendapatkan informasi lengkap lewat konten atau sosialisasi kantor, mereka akan datang dengan dokumen yang siap, tidak bingung, dan tidak merasa dipersulit,” ujar Harison.

Strategi Komunikasi Publik

Harison menjelaskan, strategi komunikasi dapat dilakukan melalui kampanye layanan yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Informasi tersebut perlu disebarluaskan lewat berbagai kanal, mulai dari media sosial, konten visual, hingga sosialisasi langsung di Kantor Pertanahan.

BACA JUGA:Aksi Persis Solo Kenakan Pita Hitam di Lengan Kanan Saat Pertandingan Kontra Bhayangkara FC Jadi Sorotan!

Ia juga menekankan bahwa komunikasi publik bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interaksi, hubungan baik, dan rasa saling percaya antara lembaga dan masyarakat.

“Kalau masyarakat paham dan setuju, mereka akan berpartisipasi bahkan membela kita. Maka penting untuk mengukur apakah informasi benar-benar sampai,” tambahnya.

Empat Pilar Komunikasi

Dalam paparannya, Harison menyebut ada empat pilar utama komunikasi yang perlu diperkuat:

• Masyarakat sebagai penerima layanan.
• Mitra strategis, seperti NGO dan akademisi.
• Koordinasi antar instansi pemerintah.
• Media sebagai kanal edukasi sekaligus kontrol publik.

BACA JUGA:5 Wisata Alam Curug di Majalengka ini Sedang Ramai Diperbincangkan, Sudah Kamu Kunjungi?

“Kantor harus bisa ‘berbicara’ bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan. Kalau dari awal sudah terasa ramah dan jelas, kepercayaan langsung tumbuh,” ungkapnya.

Sumber: