"Alhamdulillah, kami juga berhasil membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi pusat layanan terpadu yang mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan administratif, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di satu lokasi," paparnya.
BACA JUGA:Pascasarjana UNIKU Gelar Guest Lecture Dosen dari Thailand
MPP Kabupaten Majalengka menyediakan 14 konter yang membuka 40 jenis pelayanan dari mulai perizinan berusaha, perekaman E-KTP, mutasi siswa, verifikasi izin sarana kesehatan, rekomendasi KIP, rekomendasi BBM bersubsidi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembuatan surat keterangan rencana kabupaten, izin angkutan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, pendaftaran wajib pajak, pendaftaran haji, informasi proses sertifikat tanah, pembuatan paspor, dan layanan perbankan.
Sementara di sektor ekonomi, kepemimpinan Dedi Supandi sebagai Penjabat Bupati Majalengka berhasil menarik Retribusi Tenaga Kerja Asing (RTKA), dan hingga kini mencapai Rp 2,8 miliar yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Bahkan, realisasi investasi Kabupaten Majalengka dan kawasan Rebana dari hasil West Java Summit nilainya mencapai Rp 23 triliun.
BACA JUGA:Kadisdik Prihatin Masih Ada siswa SMP Belum Bisa Baca
"Inovasi Mabar yang dilaksanakan setiap bulannya juga berhasil menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi dalam pembangunan. Kami juga berhasil mengupayakan penerbitan SK eksportir bagi perusahaan di Majalengka, dan hal ini diperkirakan memberikan nilai manfaat hingga Rp 12 juta dolar AS," katanya.
Kolaborasi Pemkab Majalengka dan TP PKK Kabupaten Majalengka dalam program sapa, usaha rakyat, aksi, dan berbagi informasi (Surabi) juga berhasil memfasilitasi 53.800 UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis melalui mobil Sakocepat yang rutin mendatangi desa-desa di Kabupaten Majalengka.
"Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Majalengka hingga September 2024 tercatat mencapai 1.864.000 orang dari target tahun ini 1,6 juta wisatawan. Kami juga menginisiasi pembuatan batik Majalengka yang diberi nama Jagat Maja dan Reksa Bumi," ungkapnya.
BACA JUGA:KNPI Majalengka Dukung Pasangan Hade
Di bidang lingkungan dan pengelolaan sumber daya, Dedi berhasil mempercepat alih status hutan lindung menjadi hutan produktif yang akan diserahkan kepada masyarakat Nunukbaru serta Desa Cengal, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Masyarakat di dua desa tersebut telah menantikan kepemilikan hak atas tanahnya selama ratusan tahun, dan bakal mendapatkan sertipikat tanah pada bulan ini.
Dalam reformasi pemerintahan, Dedi melimpahkan kewenangan kepada Camat dan desentralisasi anggaran ke tingkat kecamatan yang secara efektif berlaku mulai Oktober 2024. Selain itu, BPBD Majalengka juga berhasil mendapatkan insentif yang sebelumnya tidak ada.
"Pada tahun ini, Pemkab Majalengka berhasil menyelesaikan kelebihan bayar dari total 860 temuan BPK sejak 2005, dan hingga kini tersisa 74 yang sedang diselesaikan melalui kolaborasi dengan Kejari Majalengka. Bahkan, termasuk melunasi utang BPJS Kesehatan periode 2021 - 2023 sebesar Rp 35 miliar," jelasnya.