MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Seratusan massa dari LSM Penjara Indonesia melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Inspektorat dan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka, Selasa (23/5).
Massa melakukan orasi di depan kantor Inspektorat Jalan KH Abdul Halim Majalengka dengan pengawalan cukup ketat daparat Polres Majalengka dan Satpol PP. Sekitar pukul 11. 30 WIB massa melanjutkan aksinya menuju kantor Kejari di Cigasong dengan menaiki mobil colt bak dan sejumlah sepeda motor.
Ketua DPC LSM Penjara Indonesia, Eye Suharya SPd menyebutkan berdasarkan informasi dan aduan dari masyarakat pihaknya mempertanyakan penanganan kasus fasum yang menyangkut mantan Kades Girimukti Kecamatan Kasokandel yang sudah 8 bulan tidak ada kejelasan.
Eye juga mempertanyakan soal pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum di SMP mencapai Rp350 ribu per siswa hingga menyebar di grup WA.
BACA JUGA:Setelah AirAsia, Ada Super Air Jet dan Garuda Indonesia Ikut Nimbrung di Bandara Kertajati
Ia juga mempertanyakan soal pungutan BOP PAUD oleh Himpaudi. Tak hanya itu, mempertanyakan ketegasan Inspektorat untuk menindak oknum aparat desa yang memegang ATM warga penerima bantuan, sehingga dana bantuan yang diterima warga berkurang dari Rp900 ribu hanya Rp400 ribu saja.
Eye juga mempertanyakan soal relokasi 13 unit rumah warga Depok Kelurahan Munjul yang telah 3 tahun lalu tegerus Sungai Cilutung, sehingga harus dikosongkan dan menginap di rumah tetangga dan mendapatkan bantuan dana Rp60 juta per unit.
“Tapi ketika rumah sudah jadi, warga korban tergerus sungai itu justru malah diminta uang sebesar Rp8 juta oleh oknum RW. Kami minta diusut dan tindak secara hukum demi keadilan,” tandas Eye diiyakan Ketua DPD LSM Penjara Indonesia, DB Setiabudhi MPd.
Kepala Inspektorat Hendra Krisniawan, SSTP menyatakan mengapresiasi dan menghargai aksi unjuk rasa yang dilakukan anggota LSM Penjara Indonesia.
BACA JUGA:WOW! Super Air Jet Terbang dari Bandara Kertajati Juni 2023, Ini Rutenya
“Kami menyadari dengan jumlah tenaga auditor hanya 30 orang untuk menangani 330 desa dan 26 kecamatan plus 29 OPP serta 3 BUMD tentu masih kurang. Sehingga adanya masukan dari LSM dan masyarakat merupakan sesuatu yang positif dan bisa jadi kemitraan kedepannya,” kata Hendra.
Dijelaskan Hendra, soal relokasi korban Sungai Cilutung di Depok Munjul, pihaknya meminta dua orang korban warga Depok untuk datang ke kantor Inspektorat.
Soal kasus di Desa Girimukti sebenarnya telah ditangani pihak kejaksaan dan inspektorat. Pemkab Majalengka telah MoU dengan pihak kejaksaan soal penanganan kasus tersebut.
“Soal cepat atau lambatnya penanganan kasus di Girimukti itu relatif dan proses hukum sedang berjalan. Kami juga akan mendalami persoalan adanya pungli di sekolah dan akan melakukan tindakan sesuai dengan kewengan dan tupoksinya,” janji Hendra. (ara)
BACA JUGA:Komitmen Bangun Bisnis Berkelanjutan, Bank Mandiri Incar Rp5 Triliun dari Penerbitan Green Bond