Gubernur Jateng Tegaskan Zona Hijau dan Lahan Produktif Harus Dipertahankan Demi Ketahanan Pangan

RADARMAJALENGKA.COM-PURWOREJO – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya menjaga kedaulatan pangan dengan mempertahankan zona hijau dan lahan produktif di wilayahnya.

Permintaan ini ia sampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, dalam acara pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Kabupaten Purworejo, Kamis (7/8/2025).

“Luas wilayah Jawa Tengah hampir 3,5 juta hektare, sekitar 1,5 juta hektare di antaranya adalah zona hijau. Kami harap ini tidak diubah menjadi zona pembangunan demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan,” ujar Luthfi.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Dukung 3 Juta Rumah, Ingatkan Jangan Bangun di Lahan Sawah demi Ketahanan Pangan

Ia menambahkan, pada 2024 Jawa Tengah menyumbang 18,8 persen dari total produksi pangan nasional, menjadikannya penopang utama swasembada pangan.

“Kami ingin Jawa Tengah tetap menjadi ijo royo-royo, daerah subur yang berkontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional,” tutupnya.

Berdasarkan data ATR/BPN, 91 persen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Tengah masih terlindungi dari alih fungsi. Angka ini melebihi target nasional sebesar 87 persen, menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi di Indonesia.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN: Patok Batas Tanah Bantu Bedakan Kawasan APL dan Non-APL, Cegah Konflik & Banjir

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengapresiasi capaian ini. “Jawa Tengah luar biasa, surplus 4 persen dari target nasional. Banyak provinsi sudah lampu merah, tapi Jateng justru jadi contoh. Alih fungsi lahannya pun termasuk yang paling rendah di Indonesia,” ungkapnya.

Dengan komitmen ini, Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi lumbung pangan nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia.

Sumber: