Kementerian ATR/BPN Gandeng 3 Universitas untuk Tata Ruang Hijau dan Inklusif Lewat Proyek RIMBA

Kementerian ATR/BPN Kolaborasi dengan Tiga Universitas untuk Tata Ruang Hijau melalui Proyek RIMBA

RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta, 17 Juli 2025– Dalam rangka memperkuat tata kelola ruang yang berkelanjutan di wilayah Sumatra, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek RIMBA Swakelola Tipe II dengan tiga perguruan tinggi: Universitas Riau, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi.

"Kolaborasi ini sangat penting, terutama dalam menjaga wilayah masyarakat hukum adat yang berada di koridor ekologis Jambi, Riau, dan Sumatra Barat. Kita harus memastikan bahwa mereka terlindungi secara legal dan diakomodasi dalam kebijakan tata ruang,” tegas Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dalam acara yang digelar di Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta, Selasa (15/07/2025).

BACA JUGA:Sambut Hari Anak Nasional 2025, DP3AKB dan APSAI Gelar Family Run 2,5 KM di Kota Baru Parahyangan

Fokus Proyek RIMBA: Pelestarian, Inklusivitas, dan Tata Ruang Berkelanjutan

Proyek RIMBA adalah program strategis yang dirancang untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati serta memperkuat tata ruang berwawasan lingkungan di tiga provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.

Dirjen Tata Ruang menegaskan pentingnya integrasi antara pembangunan dan pelestarian, dengan menyeimbangkan kawasan industri, permukiman, dan kawasan hijau. “Tata ruang harus ramah lingkungan agar pembangunan tetap berkelanjutan dan nyaman bagi semua makhluk hidup,” ujarnya.

Cakupan Kerja Sama: Ekosistem, Migrasi Satwa, hingga Partisipasi Masyarakat

BACA JUGA:Menteri Nusron: Tanah Adalah Fondasi Swasembada Pangan di Era Presiden Prabowo Subianto

PKS ini mencakup tiga fokus utama:

1. Desain konektivitas dan jalur migrasi satwa,
2. Strategi pemulihan ekosistem gambut,
3. Fasilitasi perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif, termasuk solusi permukiman tidak berizin.

Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, berharap kerja sama ini dapat memberikan masukan kebijakan yang aplikatif dan tepat sasaran. “Kami sangat berterima kasih atas kontribusi akademisi. Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan tata ruang yang inklusif dan berbasis sains,” tambahnya.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh perwakilan masing-masing universitas bersama Dirjen Tata Ruang. Hadir dalam kesempatan ini sejumlah pejabat penting, termasuk Iskandar Syah, Reny Windyawati, dan Barano Siswa Sulistiawan selaku Team Leader PMU RIMBA.

Sumber: