Menteri ATR/BPN Ajak Kepala Daerah se-Sulawesi Revisi RTRW dan RDTR untuk Percepat Pembangunan

RADARMAJALENGKA.COM– Dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sulawesi.

“Langkah pertama yang saya minta kepada kepala daerah saat baru dilantik adalah merevisi RTRW masing-masing. RTRW menjadi dasar pembangunan yang harus terus diperbarui,” kata Menteri Nusron di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/07/2025).

BACA JUGA:Juara Tanpa Kebobolan! Persikas Cikijing Sukses Menangi Kejurnas FOSSBI U-12 2025 di Bogor

Menurutnya, RTRW yang tidak diperbarui dapat menyebabkan bias dan distorsi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan RDTR sebagai instrumen teknis yang lebih rinci untuk mendukung perizinan, investasi, dan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

Saat ini, secara nasional dibutuhkan 2.000 dokumen RDTR, namun baru 695 yang tersedia. Di Pulau Sulawesi, dari target 451 RDTR, masih kekurangan 361 dokumen. Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Sulawesi Utara: kurang 59 RDTR
• Sulawesi Tenggara: kurang 96
• Sulawesi Barat: kurang 21
• Sulawesi Selatan: kurang 111
• Sulawesi Tengah: kurang 51
• Gorontalo: kurang 23

Agar target ini tercapai, Menteri Nusron mengajak semua pihak berbagi tanggung jawab. “Dari kekurangan 361 RDTR, sepertiganya tanggung jawab pusat (ATR/BPN), sepertiga provinsi, dan sepertiga kabupaten/kota. Ini kolaborasi,” ujarnya.

BACA JUGA:Langkah Akseleratif Transformasi BRI Tuai Dukungan Komisi XI DPR RI

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima provinsi di Pulau Sulawesi. Sulawesi menjadi pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail.

Peta ini diharapkan mempercepat pelayanan perizinan, mengoptimalkan investasi, dan mencegah tumpang tindih lahan.

Forum ini turut dihadiri oleh Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia, dan jajaran pimpinan tinggi ATR/BPN, termasuk Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah Muhammad Tansri.

Sumber: