Lima Tahun Berturut-turut, Kementerian ATR/BPN Raih Predikat Informatif 2025 dari KIP

RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Badan Publik Predikat Informatif Tahun 2025 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Capaian ini menjadi yang kelima kali berturut-turut sejak 2021.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan diterima langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, Senin (15/12/2025) di Jakarta.

“Predikat Informatif yang diraih lima tahun berturut-turut ini mencerminkan keseriusan dan konsistensi pimpinan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel,” ujar Shamy Ardian usai menerima penghargaan.

BACA JUGA:ATR/BPN Raih Juara III Bersama di Turnamen Tenis Antarinstansi SATO Open 2025 Piala BPK

Pada tahun 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai 95,97, menempatkannya kembali dalam kategori tertinggi keterbukaan informasi publik. Penilaian tersebut merupakan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan KIP terhadap 387 badan publik, jumlah yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Shamy, keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang secara konsisten meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

“Evaluasi ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah. Ke depan, kualitas pelayanan informasi publik akan terus ditingkatkan agar semakin responsif dan mudah diakses masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, mendorong seluruh badan publik untuk memperkuat peran PPID sebagai garda terdepan keterbukaan informasi.

BACA JUGA:Jelang Natal, Romo Wahyu Terima Sertipikat Gereja Katolik Fransiskus Asisi dari Menteri ATR/BPN

“PPID yang kuat akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” ujar Donny.

Sumber: