Dapur Makanan Bergizi Gratis di Majalengka Belum Kantongi Sertifikat Higiene, Satgas Percepat Pembenahan

Menurutnya, koordinasi antara Dinas Kesehatan, BGN, dan pengelola dapur sudah berjalan intensif. 

BACA JUGA:Wasit Ma Ning asal China Bikin 3 Keputusan Aneh, Timnas Indonesia Takluk, 2 Pemain Irak Harusnya Kartu Merah

Pertemuan rutin dilakukan untuk membahas mekanisme penerbitan sertifikat, termasuk penjadwalan pelatihan dan inspeksi lapangan.

Hingga awal pekan lalu, sekitar 30 SPPG di Majalengka telah mengikuti pelatihan PKP. 

“Selain PKP, syarat lain untuk mendapatkan SLHS adalah adanya inspeksi kesehatan lingkungan oleh tim puskesmas dan uji laboratorium terhadap makanan hasil produksi SPPG,” tambah Intan.

Di sisi lain, pemerintah daerah kini membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat pengumpulan data dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Satgas ini terdiri dari tiga bidang utama: perencanaan, operasional, dan pelaporan.

Ketua Satgas MBG Majalengka, Aeron Randi, menyebut pihaknya segera menyusun basis data lengkap mengenai seluruh dapur bergizi yang beroperasi di wilayahnya.

“Kami baru dibentuk, dan tugas Satgas adalah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya—mulai dari jumlah dapur, kapasitasnya, status sertifikasi, hingga keberadaan tenaga ahli gizi. Ada keterlibatan BGN di Satgas,” kata Aeron.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Takluk dari Irak

Ia memastikan, pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan seluruh tahapan sertifikasi sebelum akhir Oktober. 

“Kami tidak ingin ada kendala dalam pelaksanaan program nasional ini. Tujuannya jelas: memastikan anak-anak dan masyarakat Majalengka memperoleh makanan yang aman, sehat, dan bergizi,” ujarnya.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan gizi anak dan penurunan angka stunting. Melalui program ini, dapur-dapur gizi di tiap daerah diharapkan mampu menyediakan makanan bergizi dengan standar keamanan pangan yang ketat.

Namun, di Majalengka, proses menuju sertifikasi laik higiene masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tantangan utama bukan hanya soal administratif, tapi juga soal kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur dapur.

Dengan pelatihan PKP yang terus digencarkan dan keterlibatan lintas sektor melalui Satgas MBG, harapan besar muncul agar seluruh dapur bergizi di Majalengka segera memperoleh SLHS—menjadi dapur yang bukan hanya produktif, tetapi juga aman dan sehat bagi masyarakat.

Sumber: