152.886 Warga Majalengka Sudah Terima Makan Bergizi Gratis – Tapi Tantangan Keberlanjutan dan Pengawasan Besar

Program MBG secara nasional menghadapi kritik tajam menyusul beberapa kasus keracunan massal atau gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan gratis. Media internasional juga memuat sorotan: NGO menyerukan penghentian sementara program di wilayah yang terdampak.

Kritikus menyoroti dua aspek penting:

Standar kebersihan dan penyimpanan makanan di dapur lokal belum merata, terutama di wilayah pedesaan yang fasilitasnya terbatas.

Komposisi menu dan kandungan gizi kadang dipertanyakan—apakah selalu memenuhi pedoman gizi seimbang atau justru menggunakan bahan olahan murah demi efisiensi?

Terkait keamanan pangan, BGN (Badan Gizi Nasional) menyatakan menekan penyimpangan hingga tingkat 0,00017 persen dari keseluruhan distribusi. Namun, angka tersebut tetap menuai skeptisisme dari kalangan pemantau independen.

Refleksi Langkah ke Depan: Realitas vs Ambisi

Majalengka telah mencetak prestasi awal yang patut dihargai: 152.886 warga sudah merasakan manfaat MBG, dan struktur Satgas lokal mulai berjalan. Namun, untuk mempertahankan dan memperluas cakupan, beberapa hal tak bisa ditawar:

• Peningkatan pengawasan mutu pangan, audit dapur, pengecekan laboratorium secara berkala, dan transparansi pelaporan.
• Pembaruan data sasaran secara real time, agar bantuan tepat sasaran dan mengurangi kebocoran.
• Keterlibatan masyarakat dan pengawasan publik, agar setiap warga dapat memantau jalannya program.

Evaluasi independen berkala, yang mengukur dampak kesehatan (termasuk stunting), perilaku makan, dan pertumbuhan sumber daya manusia.

Diversifikasi model pelaksanaan, jangan hanya bergantung satu skema dapur pusat—gunakan model lokal, pemasok UMKM, pola voucher, hingga keterlibatan sekolah dan posyandu.

BACA JUGA:Majalengka Bentuk Satgas Makan Bergizi Gratis, Pastikan Anak Sekolah dan Ibu Hamil Dapat Asupan Sehat

Angka 152 ribu lebih warga Majalengka yang telah merasakan MBG adalah awal positif, tetapi peralihan dari “program menjanjikan” ke “program berkualitas dan aman” membutuhkan pengawasan, evaluasi, dan transparansi konsisten. Tanpa itu, risiko penyimpangan dan kegagalan berada di depan mata—dan yang dirugikan justru anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama.

Sumber: