RADARMAJALENGKA.COM — Mantan Bupati Majalengka H. Sutrisno mengajak seluruh pihak menahan diri dalam menyikapi dinamika politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Sutrisno menilai perkembangan politik pascaputusan MK perlu disikapi dengan hati-hati.
Menurut dia, ketegangan politik yang terus meningkat justru berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat dan memperburuk kondisi kehidupan rakyat.
"Saya sangat-sangat berhati-hati menyikapi perkembangan politik pascakeputusan MK. Bukannya reda, malah semakin memanas kondisi politik kita," kata Sutrisno.
Ia mengingatkan, konflik politik yang berkepanjangan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.
Menurut Sutrisno, negara membutuhkan stabilitas agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat berjalan.
BACA JUGA:Bupati Majalengka Sepakat Pangkas Belanja Seremonial, APBD 2027 Harus Berdampak Langsung
Sutrisno juga menyoroti beban negara yang menurutnya pada akhirnya akan ditanggung masyarakat. Ia menyinggung besarnya utang pemerintah yang disebut telah mencapai sekitar Rp13.000 triliun.
"Utang saja sudah Rp13.000 triliun. Beban siapa? Beban rakyat ke depan," ujarnya.
Menurut dia, jabatan presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan terbatas. Karena itu, persoalan pengelolaan negara, termasuk beban fiskal, tidak semestinya dipandang sebagai persoalan jangka pendek.
Sutrisno mengatakan rakyat memiliki kewajiban membayar pajak. Namun, kewajiban tersebut harus dibarengi dengan terciptanya ruang ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan.
"Rakyat wajib bayar pajak. Tapi pajak dari mana? Dari hasil usaha yang dibuka ruang kehidupannya oleh negara. Kalau negaranya seperti begini, bagaimana rakyat punya kehidupan ke depannya?" katanya.
Tiga Pihak Sama-Sama Punya Alasan
Dalam melihat putusan MK, Sutrisno meminta masyarakat tidak terjebak pada upaya saling menyalahkan.
Ia menilai terdapat alasan yang dapat dipahami dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses tersebut.