MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka menyatakan telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung terkait ancaman abrasi di sepanjang bantaran sungai di wilayah Majalengka.
Kepala Pelaksana BPBD Majalengka, H Agus Tamim ST MSi, mengungkapkan sejumlah permukiman penduduk di beberapa desa dan kecamatan terancam terkena abrasi susulan.
Di sepanjang aliran Sungai Ciwaringin, khususnya di wilayah timur Majalengka yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, kondisi sejumlah titik disebut semakin mengkhawatirkan.
Terdapat tiga desa di Kecamatan Sumberjaya yang masuk kategori rawan, yaitu Desa Sepat, Parapatan, dan Panjalin Kidul. Selain itu, beberapa desa di Kecamatan Leuwimunding dan Rajagaluh juga berpotensi terdampak abrasi.
BACA JUGA:Dampak Longsor, Akses Jalur Bantarujeg-Talaga di Alihkan
“Permukiman yang berada di tebing sungai kondisinya memang memprihatinkan. Kami sudah melakukan survei, dan BPBD telah melaporkan kasus ini kepada instansi terkait, karena kewenangan penanganan Sungai Ciwaringin berada di BBWS,” jelas Agus, Selasa (25/11/2025).
Ia menambahkan, berdasarkan data BPBD, beberapa sungai yang rawan abrasi, termasuk Sungai Cimanuk, Talaga, dan Ciwaringin sudah diusulkan untuk mendapatkan penanganan.
BPBD telah mengupayakan langkah antisipasi melalui pengajuan proposal resmi kepada Pemprov Jawa Barat serta BBWS Cimanuk-Cisanggarung.
“BPBD hanya memiliki kewenangan dalam penanganan tanggap darurat setelah bencana terjadi. Kami berharap wilayah rawan abrasi dapat segera ditangani, atau setidaknya pada awal 2026,” ujarnya.
BACA JUGA:Penetapan UMK Majalengka 2026 Tertunda: Regulasi Belum Terbit, Data BPS Belum Tersedia
Saat terjadi abrasi, penanganan sementara dilakukan dengan pemasangan bronjong. Namun, Agus menegaskan bahwa perbaikan permanen bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah desa (Pemdes) telah mengajukan proposal perbaikan. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan abrasi sepanjang aliran sungai di Majalengka.
“BBWS harus segera bertindak, jangan hanya sebatas mengklaim kewenangan sungai. Bencana alam adalah prioritas bersama. Di sisi lain, Pemda memiliki keterbatasan kewenangan. BBWS dan Pemprov harus cepat merespons mengingat kondisi semakin memprihatinkan, terutama saat memasuki musim hujan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Desa Sepat, Akbar Sudrajat, mengapresiasi upaya Pemda dalam mengajukan permohonan perbaikan tanggul secara permanen. Ia mengakui bahwa penanganan sementara tidak efektif karena debit air terus menghantam bronjong.