"ASN boleh menghadiri kegiatan politik atau debat paslon jika bersifat netral, misalnya sebagai bagian dari tugas pengawasan atau pengamanan. Tetapi tetap harus berhati-hati untuk menghindari kesan berpihak," kata dia.
Hal yang sama disikapi ketua DPC PKB Majalengka, DR H Juhana Zulfan MM. Dirinya memberikan catatan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Majalengka.
Disebutkan meski acara debat pertama ini pastinya telah dipersiapkan oleh KPU Majalengka, namun pelaksana acara debat diserahkan kepada EO (Event Organizer).
Juhana yang juga ketua penyedia jasa professional yang mengatur dan merencanakan suatu acara dan EO ini menjelaskan biasanya dalam menyusun rencana acara dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan penyelenggara atau pemangku hajat yaitu KPU, mulai menyusun posisi tempat, susunan acara, dan sebagainya.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
"Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya dalam penayangan video lagu Indonesia Raya, saat ditayangkan terdapat gambar-gambar dan kegiatan-kegiatannya yang tidak ada update atau pembaharuan," tegas dia.
BACA JUGA:Terima Endos Judol, Selebgram Ditangkap Polisi
KPU Majalengka dinilai tidak melakukan inovasi dan pembaharuan. Padahal sejatinya dalam kegiatan debat ini sudah ada dukungan anggarannya.
Kemudian posisi penempatan panelis, Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat, Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, PPK, Panwascam, tim pendukung masing-masing paslon dan lain-lain terlihat cukup janggal.