RADARMAJALENGKA.COM-Pengamat politik UMC-Unswagati Cirebon Ali Effendi menilai wacana duet bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menimbulkan citra negatif bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Duet Prabowo-Gibran akan mengundang narasi negatif terhadap publik, banyak yang menilai negatif kepada Gibran dan Presiden Jokowi. Jika Jokowi meninggalkan Mega, ini tidak tahu diri," ungkapnya, Jumat (13/10).
Menurutnya, jika Jokowi mengkhianati Mega ini terlalu. Orang banyak berspekulasi, jika Gibran tidak menerima maka namanya akan selalu dikenang. Sebaliknya, jika Gibran menerima maka publik akan tidak simpatik.
"Jokowi harus menghindari kondisi tersebut agar tidak dianggap melanggengkan dinasti politik. Ia pun khawatir apabila nantinya Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat umur cawapres dapat berusia 35 tahun," ujarnya.
Uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres akan dianggap hanya untuk mengakomodasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran.
"Ada tuduhan dari publik kepada MK bahwa bukan the guardian of constitution , tapi guardian keluarga Jokowi," tegasnya.
Untuk itu, Ali berharap Jokowi dapat menghindari hal tersebut. Ia berpendapat Gibran tak seharusnya diloloskan untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.
"Itu kan suatu tanggapan yang pedas dari publik kepada MK. Oleh karena itu, untuk menghindari hal seperti itu, mestinya Gibran tidak diloloskan untuk bisa jadi cawapres dengan keputusan MK," tegas Ali.
Sementara itu, mantan pendukung Prabowo Subianto saat pemilu 2014 dan 2019 sekaligus Ketua RGP2024 Heru Subagia menilai pencalonan Gibran bisa menciptakan kawasan peperangan besar antara kubu Prabowo dengan PDIP yang lagi-lagi akan merasa diabaikan oleh keluarga Jokowi.
"Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran dan Jokowi sendiri di PDIP," tutur Heru.
Ia menyebutkan di saat yang sama pencalonan Gibran tampaknya sedang ditunggu-tunggu oleh para rival politik Jokowi. Hal ini sebagai narasi "politik dinasti" yang akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menentang legitimasi dan kredibilitas politik Presiden Jokowi.
Hal ini juga akan berdampak pada mesin politik pencapresan Prabowo. Sebab, putusan MK dan deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata terhadap keinginan besar Jokowi dalam perpolitikan nasional.
"Bahkan, narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo-Gibran itu bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ) yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK," ujarnya.
Kemudian, pasangan Prabowo-Gibran akan mengonsolidasikan semua lawan politik Jokowi untuk bersatu, termasuk PDIP, untuk melakukan perlawanan secara terbuka pada kekuasaan Jokowi dengan mengalahkan Prabowo-Gibran.
"Saya yang 'DNA' Ganjar siap habis-habis memenangkan dan menyiapkan sejumlah strategi pemenangan Ganjar Pranowo," tegasnya.