Digitalisasi Layanan Pertanahan Jadi Kunci ATR/BPN Tekan Konflik Agraria, Wamen Ossy Tegaskan Komitmen

Digitalisasi Layanan Pertanahan Jadi Kunci ATR/BPN Tekan Konflik Agraria, Wamen Ossy Tegaskan Komitmen

akselerasi transformasi digital di sektor agraria-Dok-Istimewa

RADARMAJALENGKA.COM-JAKARTA – Pemerintah semakin serius menekan angka sengketa dan konflik tanah di Indonesia melalui akselerasi transformasi digital di sektor agraria.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan komitmen tersebut pasca menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujar Ossy.

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Raih CNN Indonesia Award 2025 Berkat Sukses Program Reforma Agraria dan Digitalisasi Layan

Transformasi digital ini diharapkan mampu mempercepat proses administrasi pertanahan, menutup celah terjadinya tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi dan kepastian hukum kepemilikan tanah.

Masalah administrasi kerap menjadi pemicu konflik lahan, dan digitalisasi diyakini sebagai solusi jangka panjang.

Menurut Wamen Ossy, 70–80 persen tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sehingga modernisasi sistem digital menjadi langkah mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN terus mendorong pelaksanaan dua program prioritas nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.

Kedua program ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum pertanahan.

BACA JUGA:BAZNAS Majalengka Dorong Regulasi Zakat Berkeadilan, Bahas Harmonisasi Raperbup dengan Kemenkumham

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” lanjutnya.

Ossy juga mengajak masyarakat dan sejumlah lembaga untuk terus mendukung serta mengawasi proses reformasi layanan agraria.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat lebih besar bagi publik,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait