Koalisi Tanggapi Kritik PDIP: RPJMD Majalengka 2025–2029 Masih dalam Pembahasan Pansus DPRD

Koalisi Lawan Kritik PDIP, Tegaskan RPJMD Masih Dibahas Pansus

RADARMAJALENGKA.COM — Kritik keras Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Majalengka terhadap draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka di bawah kepemimpinan Bupati Eman Suherman, langsung ditanggapi oleh fraksi-fraksi partai koalisi pendukung pemerintah daerah.

Pernyataan kritis PDIP disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi, Gugun Sugiana, dalam forum Diskusi Publik RPJMD yang digelar Kamis (24/7/2025) di Café Noni, Majalengka. Dalam kesempatan itu, Gugun menyebut bahwa draf RPJMD belum berpihak pada masyarakat kecil, belum disusun secara memadai, dan tidak selaras dengan arah pembangunan nasional maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

BACA JUGA:Daftar Haji Masih di Kemenag, Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025 Bersama KBIH

Ia juga menyoroti lemahnya indikator dalam visi pembangunan "Majalengka Langkung Sae" yang diusung Pemkab Majalengka. Gugun mengusulkan agar program-program prorakyat seperti padat karya, intervensi gizi, dan beasiswa pendidikan menjadi prioritas dalam dokumen pembangunan lima tahunan tersebut.

"RPJMD ini harus konkret, terukur, dan berbasis pada data yang valid. Pembangunan bukan hanya soal angka, tapi harus menjawab persoalan di lapangan," ujar Gugun. PDIP juga menolak proyek-proyek infrastruktur yang dinilai tidak memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelibatan publik yang lebih luas dalam penyusunan dan pengawasan RPJMD.

BACA JUGA:Lantik 189 Pejabat Baru, Bupati Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Menanggapi kritik tersebut, sejumlah fraksi koalisi langsung menggelar konferensi pers pada Jumat (25/7/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Majalengka. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Fraksi Golkar Dasim Raden Pamungkas, Ketua Fraksi PKB Haji Nasir, Ketua Fraksi PAN Rona Firmansyah, Ketua Fraksi Gerindra Ano Suksena, dan Ketua Fraksi PPP Fajar Shidik.

Koalisi menyayangkan sikap PDIP yang dinilai terburu-buru mengkritik RPJMD, mengingat dokumen tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD. "RPJMD belum final. Saat ini masih dalam proses pembahasan bersama eksekutif. Semua masukan akan ditampung, termasuk dari PDIP sendiri yang juga memiliki wakil di Pansus," ujar Dasim.

Pansus RPJMD terdiri dari 13 anggota dari seluruh fraksi. Ketua Pansus dijabat oleh Haji Nasir dari PKB, Sekretarisnya Fajar Shidik dari PPP, dan Wakil Ketua dari PDIP, Maman. Hal ini, menurut Dasim, membuktikan bahwa semua fraksi memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan memperjuangkan aspirasi dalam forum resmi.

BACA JUGA:Hampir 1.600 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Jabar, Mayoritas Dilakukan oleh Orang Terdekat Korban

Ketua Pansus Haji Nasir menjelaskan bahwa sejauh ini Pansus baru menggelar tiga kali pertemuan, yakni bersama Bappeda, BPS, dan Disdukcapil. Pembahasan masih dalam tahap sinkronisasi data, belum masuk ke evaluasi substansi RPJMD. "Kami sangat menghargai kritik dari PDIP. Tapi prosesnya baru awal. Belum waktunya menilai final isi dokumen," kata Nasir.

Ia menambahkan, ke depan Pansus akan menghadirkan pakar dari Kemendagri dan akademisi untuk menelaah dan menyempurnakan RPJMD agar dapat dijadikan dasar pembangunan yang akuntabel dan terukur.

Senada dengan Nasir, Ketua Fraksi PAN Rona Firmansyah menekankan pentingnya menjaga objektivitas. "Kita tidak menutup kritik, justru membuka ruang dialog. Tapi harus melalui jalur yang tepat. RPJMD ini masih draf. Kita semua ingin dokumen ini jadi pedoman yang kuat untuk lima tahun ke depan," ujarnya.

Sumber: