Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih

MAJALENGKA , RADARMAJALENGKA.COM - Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar acara pencanangan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih, bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DK2UMKM) dalam pembukaan Pelatihan Uji Kompetensi Calon Tenaga Kerja (UJK) di Desa Cigaleuh, Kecamatan Lemahsugih, pada Rabu (19/6).

Kegiatan ini melibatkan para calon tenaga kerja yang difasilitasi oleh DK2UMKM, serta seluruh OPD, camat, kepala desa, dan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk individu, kelompok, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan unsur swasta lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka, H Eman Suherman, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk cinta dan jiwa nasionalisme serta patriotisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Gerakan pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kemendagri RI melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni hingga 17 Agustus 2024," ujarnya.

BACA JUGA:Belum Memilki Sertifikat, 973 Aset Pemda Berupa Tanah

"Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempersatukan masyarakat Indonesia, meningkatkan semangat kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa," tambahnya.

Sekda juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program ini.
"Mari kita kibarkan Bendera Merah Putih dengan bangga di setiap rumah, sekolah, kantor, dan tempat umum lainnya," katanya.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Majalengka, Heri Rahyubi, menambahkan bahwa program ini didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/2152/SJ tanggal 8 Mei 2024, yang mengenai Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024.

"Gerakan ini muncul karena kesadaran masyarakat dalam memasang Bendera Merah Putih pada hari-hari besar nasional mulai menurun, disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia serta semakin berkurangnya semangat nasionalisme di masyarakat," jelasnya.

BACA JUGA:Atas Capaian 10 Tahun Reforma Agraria,Menteri AHY Apresiasi Menteri ATR/Kepala BPN Terdahulu

Heri juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut semakin diperparah dengan munculnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang mengajarkan masyarakat untuk tidak lagi mengibarkan Bendera Merah Putih.

"Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk saling menyadarkan dan mengingatkan agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi bahwa pengibaran Bendera Merah Putih adalah keharusan dan kebutuhan sebagai wujud cinta tanah air," tambahnya. (ara)

Sumber: