APBD Perubahan 2025 Majalengka Dipastikan Sehat, Isu Defisit Rp55,2 Miliar Teratasi
Bupati Majalengka, Drs H Eman Suherman MM-dok-radarmajalengka
MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 tetap sehat tanpa mengalami defisit.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman, dalam rapat Paripurna DPRD Majalengka.
Sebelumnya, sempat merebak kabar adanya defisit anggaran sebesar Rp55,2 miliar.
Informasi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena dianggap berpotensi mengganggu program pembangunan maupun pelayanan publik.
BACA JUGA:LAFC Umumkan Adrian Wibowo Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Jadwal FMD, Kapan Naturalisasi?
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan pembahasan intensif bersama Badan Anggaran DPRD, permasalahan itu dinyatakan telah terselesaikan.
“Alhamdulillah, dengan penuh kearifan dan kebersamaan dari Badan Anggaran Dewan, segala persoalan yang dihadapi, termasuk defisit Rp55,255 miliar, akhirnya dapat diselesaikan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujar Bupati Eman Suherman, Selasa (2/9).
Menurut Eman, solusi dicapai melalui mekanisme pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025. Dalam proses tersebut, dilakukan penyesuaian pada pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sehingga struktur keuangan daerah kembali seimbang.
Hasil pembahasan mencatat pendapatan daerah setelah perubahan meningkat menjadi Rp3,123 triliun, atau naik 1,67 persen dibandingkan dengan APBD murni 2025 yang sebesar Rp3,072 triliun.
Kenaikan pendapatan ini menjadi sinyal positif bagi kondisi fiskal Majalengka. Bupati menyebut, penyesuaian anggaran yang dilakukan tidak hanya berhasil menutup potensi defisit, tetapi juga memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah untuk merealisasikan program prioritas pembangunan.
“Dengan penyesuaian tersebut, APBD Perubahan 2025 tetap berada pada posisi yang sehat. Pemerintah daerah bersama DPRD sepakat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola anggaran agar setiap rupiah tepat guna,” tegasnya.
Eman menambahkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas keuangan daerah dengan memastikan seluruh belanja tersusun secara proporsional.
Belanja daerah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
