RADARMAJALENGKA.COM-JAKARTA – Menjelang penutupan tahun 2025, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan perkembangan positif.
Hingga 12 November 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menghimpun Rp2,63 triliun, atau 82,12 persen dari target nasional sebesar Rp3,21 triliun.
Capaian tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tentang PNBP yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (17/11/2025).
BACA JUGA:Kampung Reforma Agraria Baumata Dongkrak Ekonomi Warga Lewat Budidaya Pisang Cavendish
“Target ini kami susun berdasarkan potensi layanan pertanahan dan tata ruang, serta terus didorong melalui optimalisasi pelayanan yang berkelanjutan,” ungkap Dalu Agung.
Ia juga menyampaikan bahwa realisasi PNBP tahun ini menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Salah satunya pada komponen Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah yang mencapai Rp750,15 miliar per 31 Oktober 2025. Nilai ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar Rp642,13 miliar.
Melihat perkembangan tersebut, Kementerian ATR/BPN berencana melakukan revisi regulasi PNBP. Adapun peraturan yang akan disesuaikan meliputi:
- PP Nomor 128 Tahun 2015
- PMK 143/PMK.02/2021
- PMK 180/PMK.02/2021
Dalu memastikan bahwa PMO Nomor 98 Tahun 2024 tetap berlaku dan tidak masuk daftar revisi.
BACA JUGA:Menteri Nusron Tekankan Kepastian Layanan di ATR/BPN, Tunggakan Berkas Turun 18 Ribu Layanan
Dalam paparannya, ia juga merinci kelompok layanan existing ATR/BPN yang berkontribusi terhadap PNBP, seperti layanan pertanahan, pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, hingga pelatihan teknis pertanahan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memberikan apresiasi terhadap capaian ATR/BPN selama lima tahun terakhir.
“Dari target Rp3,2 triliun, semoga Desember 2025 bisa tercapai. Penyesuaian tarif PNBP juga perlu dilakukan, tentu dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan,” tegas Zulfikar.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pelayanan publik agar reformasi birokrasi di ATR/BPN terus bergerak ke arah yang lebih profesional dan modern.
Capaian PNBP yang terus meningkat menunjukkan efektivitas transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang yang dilakukan Kementerian ATR/BPN, serta menjadi sinyal positif bagi arah kebijakan keuangan negara di sektor agraria jelang 2026.