RADARMAJALENGKA.COM-Kudus – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa layanan publik di bidang pertanahan harus bertransformasi secara menyeluruh agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, terutama generasi muda yang menuntut kecepatan, transparansi, dan integritas tinggi dalam setiap proses layanan.
Dalam arahannya kepada jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Karesidenan Pati di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2025), Menteri Nusron menyoroti perubahan karakter masyarakat yang semakin kritis terhadap kualitas pelayanan publik.
“Generasi muda tidak mau lagi berurusan dengan proses yang rumit atau tidak transparan. Mereka ingin semua layanan jelas, terukur, dan sesuai aturan. Kalau tidak sesuai, mereka akan berani bersuara di media sosial. Lima tahun ke depan, generasi ini akan menjadi mayoritas pemohon layanan pertanahan. Karena itu, kita harus bertransformasi,” tegas Nusron Wahid.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa transformasi layanan pertanahan harus dilakukan melalui percepatan proses, kemudahan akses, serta kepastian hasil. Ia menekankan pentingnya perubahan sistem kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN agar lebih efisien dan akuntabel.
Salah satu langkah strategis yang sedang disiapkan adalah penyederhanaan proses bisnis pertanahan, sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan dalam satu jalur terpadu tanpa berbelit-belit. Transformasi ini akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan layanan yang cepat, efisien, dan aman dari penyalahgunaan data.
“Perubahan perilaku masyarakat harus diimbangi dengan pembaruan sistem di Kementerian ATR/BPN. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama di era digital seperti sekarang,” ujar Menteri ATR/BPN.
Selain sistem, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi. Nusron menekankan bahwa ASN di lingkungan ATR/BPN harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas tinggi agar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman.
“Transformasi pelayanan bukan sekadar mengganti sistem, tapi juga mengubah cara berpikir. ASN harus siap melayani masyarakat dengan semangat zaman yang baru,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, bertindak sebagai moderator sesi pengarahan. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, turut memaparkan laporan kinerja di hadapan Menteri Nusron, yang disambut dengan apresiasi atas berbagai inovasi layanan digital yang telah dijalankan di wilayah tersebut.
Transformasi yang diusung Menteri Nusron sejalan dengan visi besar Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan layanan pertanahan yang cepat, mudah, transparan, dan berintegritas, guna memperkuat kepercayaan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kepastian hukum atas tanah dan tata ruang.
“Kita ingin layanan pertanahan menjadi contoh pelayanan publik yang modern, adaptif, dan berpihak kepada rakyat. Dengan semangat ini, kita tidak hanya melayani, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tutup Nusron Wahid.