Selain itu, Juhana menyoroti pentingnya percepatan penanganan agar tidak menimbulkan korban jiwa, mengingat kondisi tanggul di beberapa titik sudah kritis dan bergeser.
Ia menyebut banyak rumah warga yang telah rusak parah akibat tergerus aliran sungai, bahkan sebagian sudah roboh dan tidak dapat dihuni kembali.
“Prioritas utama adalah keselamatan warga. Pemerintah harus memastikan tidak ada korban jiwa. Soal kerusakan rumah dan harta benda, itu sudah banyak terjadi. Karena itu, relokasi dan penguatan tanggul harus menjadi prioritas,” katanya.
Terkait waktu pelaksanaan, Juhana berharap rencana rehabilitasi dan relokasi bisa mulai berjalan pada tahun 2026, setelah penetapan anggaran daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa BBWS tengah menyiapkan salah satu program nasional untuk memperbaiki tanggul Sungai Cimanuk di wilayah Majalengka, termasuk di Desa Ampel.
“Kami mendapat informasi dari pihak BBWS pusat bahwa sudah ada program yang dirancang untuk memperbaiki tanggul Cimanuk. Kami berharap tahun depan bisa terealisasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ujarnya.
DPRD Majalengka melalui Fraksi PKB berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemkab Majalengka dan BBWS, agar upaya penanganan abrasi di Desa Ampel dapat berjalan cepat, terarah, dan memberikan kepastian bagi warga terdampak.
“Insya Allah, dengan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, masalah abrasi yang sudah menahun ini bisa segera teratasi,” tutup Juhana. (bae)