RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan capaian positif kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lembaganya dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, realisasi PNBP ATR/BPN hampir selalu melampaui target yang ditetapkan, meskipun sempat terkoreksi saat pandemi Covid-19 pada 2021.
“Tren realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN selama lima tahun terakhir cukup positif. Meski pada 2021 terdapat anomali akibat dampak pandemi, sejak 2022 capaian kami lebih dari optimal,” ujar Pudji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
BACA JUGA:Wamen ATR Ossy Dermawan Dorong Peran Kepala Daerah Perkuat Reforma Agraria Lewat GTRA
Data yang dipaparkan Pudji menunjukkan, pada 2021 realisasi PNBP hanya mencapai 91,65% dari target Rp2,44 triliun. Namun pada 2022, capaian melonjak menjadi 118% atau Rp2,63 triliun dari target Rp2,33 triliun. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan realisasi 121,88% atau Rp3,05 triliun dari target Rp2,5 triliun. Adapun tahun 2024, realisasi tetap kuat dengan 102,04% atau Rp3,06 triliun dari target Rp3 triliun.
Untuk tahun anggaran 2025, target PNBP ditetapkan Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi penerimaan telah mencapai Rp2,09 triliun atau 65,31% dari target. “Capaian ini cukup positif, tetapi masih perlu percepatan agar target akhir tahun bisa tercapai,” jelas Pudji.
Ia juga memaparkan proyeksi PNBP periode 2026–2029 yang diprediksi terus meningkat, sejalan dengan ketentuan PP Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN. Penyesuaian jenis dan tarif layanan pertanahan serta tata ruang, menurutnya, tak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat pelayanan publik.
BACA JUGA:DPRD vs Bupati: Arah Dana Cadangan Rp173 Miliar Jadi Polemik
“Dari sisi negara, peningkatan PNBP memberikan kontribusi besar bagi APBN, sekaligus membuka ruang fiskal untuk mendukung program nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” kata Pudji.
Selain itu, peningkatan PNBP juga mendukung digitalisasi layanan pertanahan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga peningkatan kapasitas SDM. Meski demikian, ia menekankan kebijakan tetap berpihak pada kelompok masyarakat kurang mampu dengan biaya minimal.
“Masyarakat tidak mampu tetap bisa mengakses layanan pertanahan secara optimal. Prinsip inklusif, merata, dan adil tetap kami pegang,” pungkasnya.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, dan dihadiri jajaran Dirjen Kementerian ATR/BPN termasuk Embun Sari, Jonahar, Iljas Tedjo Prijono, serta pejabat tinggi pratama. Sejumlah perwakilan daerah Kementerian ATR/BPN juga mengikuti rapat secara daring.